MAMUJU, RAKYATSULBAR.COM — Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulbar, Asnawi menilai pemerintah minim memberikan edukasi pertanian kepada masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Asnawi, merespon empat titik tanah longsor yang menerjang Kelurahan Mamunyu, Kecamatan Mamuju beberapa hari lalu, disebut-sebut akibat maraknya alih fungsi lahan warga untuk menanam nilam.
Menurut Asnawi, alih fungsi lahan untuk perkebunan nilam di bidang kemiringan 30 derajat mestinya tidak dapat dibiarkan. Sebab, hal itu dapat memicu tanah longsor jika sewaktu-waktu curah hujan ekstrem datang.
“Pemerintah tidak boleh abai dalam pemanfaatan alam. Pada bidang tanah dengan medan miring demikian, mestinya ditanami pohon-pohon, akar-akar pohon besar itulah yang mengikat air,” kata Asnawi, dikonfirmasi Rabu 30 Januari lalu.
Dia khawatir bila hal tersebut tidak segera ditangani, deforestasi secara besar-besaran, terus terjadi di kawasan 70 persen hutan lindung ini.
“Apabila lahan-lahan baru semakin masif dibuka, apalagi menebang di hutan, maka suka tidak suka, ancaman tanah longsor dan banjir tak bisa dihindarkan,” ungkapnya
Asnawi mengusulkan agar pemerintah, dapat menanggulangi dampak yang terjadi, dengan menerapkan sistem pertanian berkelanjutan. Dia menekankan, agar pemerintah mampu mengorganisir tanaman yang ditanam para petani.
Dia menegaskan, selain tanaman nilam, Mamuju membutuhkan tanaman pangan untuk memenuhi ketersediaan pasokan pangan di pasar.
“Ada varietas-varietas tanaman yang juga punya nilai ekonomi tinggi, asal dikelola bagus. Mestinya pemerintah dorong tanaman pangan seperti cabai, padi, bawang dan lainnya, katanya mau jadi pemasok kebutuhan pangan ke IKN (Ibu Kota Nusantara), tapi kenapa pemerintah nihil upaya untuk itu?” pungkasnya. (Ipn/A)
