MAMUJU, RAKYATSULBAR.COM – Aliansi Masyarakat Kalukku menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama dengan Ketua Komisi II DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) di ruang Gedung DPRD Sulbar Jl. Abd. Malik Pattana Endeng, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), Rabu (22/1/25).
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) merupakan adanya perusahan tambang pasir yang meresahkan kepada masyarakat Kalukku. Pasalnya, banyaknya galian yang dilakukan oleh perusahaan PT. Batu Benteng Kassa itu terjadi amblas sepanjang sungai gentungan.
Diketahui, ada empat lingkungan yang diduga terjadi dampak kerusakan terhadap tambang yakni, Lingkungan Kanang-kanang, Lingkungan Sama’, Lingkungan Gentungan Induk dan Lingkungan Gentungan Timur di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat.
Kepala Lingkungan Sama, Haruna Syam, mengatakan, adanya perusahaan tambang pasir itu sangat berdampak di beberapa lingkungan salah satunya Lingkungan Sama’. Dimana, sepanjang sungai yang ada di gentungan terlihat amblas akibat galian yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.
“Perusahaan yang melakukan galian itu berdampak kepada sungai. Sungai itu sudah longsor kanan kiri, bahkan bantuan yang telah diberikan oleh Pemerintah, anggota dewan seperti batu gajah dan beronjong itu sudah amblas semua rusak,” kata Haruna.
“Kalau tidak ada percaya silahkan datangi saya, kemudian bentuk tim untuk turun meninjau langsung nanti saya antar untuk melihat runtuhan batu beronjong itu,” sambungnya.
Menurut Haruna, tidak hanya sungai yang berdampak melainkan juga tanaman masyarakat yang manjadi korban akibat galian tambang pasir.
“Tanaman yang ada di pinggir sungai seperti pisang, kelapa sawit, cokelat dan semuanya amblas. Apakah ini bukan dampaknya?,” ungkap Haruna.
Sementara itu, Ketua Komisi II H.Syarifuddin, Fraksi Gerindra menyebutkan aliansi tersebut telah menyampaikan ada dampak kerusakan yang ada di wilayah tersebut. Namun, pihaknya belum bisa pastikan bahwa dampak tersebut berasal dari tambang pasir.
“Aliansi masyarakat telah menyampaikan adanya dampak kerusakan dan memang dibuktikan dari seluruh aparat, camat, lurah dan desa bahwa betul ada kerusakan. Namun kita belum bisa pastikan apakah dampak dari perusahaan atau dari iklim,” ucap Ketua Komisi II Syarifuddin.
Selain itu, Syarifuddin, menambahkan akan melakukan peninjauan kembali terkait aktifitas tambang dari PT. Batu Banteng Kassa sesuai dengan yang disampaikan Aliansi Masyarakat Kalukku bahwa ada dampak kerusakan dari aktivitas tambang tersebut.
“Besok kita akan turun melihat kondisi riil yang ada dilapangan dan mencarikan solusi,” kunci Ketua Komisi II DPRD Sulbar Syarifuddin.
(Fajrin/A)
