RAKYATSULBAR.COM – Getty Images dan Shutterstock, dua platform agen penyedia foto kenamaan, mengumumkan kesepakatan penggabungan perusahaan, alias merger pada Selasa (7/1/2025) waktu Amerika Serikat.
Aksi korporasi ini menciptakan saham gabungan perusahaan, sebesar 3,7 miliar dollar AS (sekitar Rp 60,2 triliun). Investor Getty Images akan memiliki sekitar 54,7 persen kepemilikan dari gabungan perusahaan, sementara sisanya dimiliki investor Shutterstock.
CEO Getty Images, Craig Peters akan tetap menjadi pimpinan perusahaan usai prosesi merger rampung. Kemudian dewan direksi lainnya akan disusun ulang nanti, mencakup anggota Getty Images, CEO Shutterstock Paul Hennessy beserta anggotanya.
Menurut Craig Peters, merger Getty Images dengan Shutterstock akan memperkuat perusahaan dalam meningkatkan konten.
“(Penggabungan ini) meningkatkan penawaran konten kami, memperluas jangkauan, hingga menghadirkan teknologi baru untuk melayani pelanggan kami dengan lebih baik,” ujar Peters dalam keterangan resmi, dikutip dari The Verge, Rabu (8/1/2025).
Namun, walau secara teknis digabung, situs web Getty Images dan Shutterstock akan tetap tersedia secara terpisah.
Imbas persaingan AI
Adapun merger kedua perusahaan ini terjadi di saat generator teks ke gambar berbasis kecerdasan buatan (AI) marak bermunculan, termasuk dari OpenAI, Google, Microsoft hingga Adobe.
Getty Images sebelumnya sudah berupaya mengakali itu dengan merilis generator gambar yang dilatih dengan pustaka foto berlisensi. Alat ini dirilis di platform Getty hingga iStock yang juga dimiliki oleh perusahaan yang berbasis di Washington, AS tersebut.
Begitu pula dengan Shutterstock yang memiliki kesepakatan pelatihan AI dengan OpenAI serta perjanjian dengan Meta, Google dan Amazon. Kesepakatan ini memungkinkan perusahaan memakai stok gambar Shutterstock untuk pelatihan AI.
Karena persaingan dari AI ini, Craig Peters optimistis merger Getty Images dan Shutterstock bakal direstui pemerintah AS, walau keduanya merupakan pemain besar di industri konten visual berlisensi.
“Kami memang tidak bisa mengaturnya (persetujuan), tetapi kami sangat yakin. Karena ini adalah situasi di mana pelanggan tidak punya pilihan lain,” ujar Peters.
Apalagi, pemerintahan di bawah Donald Trump yang terpilih menjadi presiden AS ke-47, dinilai lebih pro-merger.
