MAMUJU, RAKYATSULBAR.COM — Ratusan Forum Tenaga Honorer Aktif Pemerintah Kabupaten Mamuju yang kepung kantor Dewan Perwalian Rakat Daerah (DRPD) Mamuju, Senin (6/1/24).
Kedatangan Ratusan Tenaga Honorer yang tak lolos dalam seleksi P3K di DPRD Mamuju menggugat dan menuntut keadilan terkait dengan penerimaan.
Terlihat ratusan massa aksi juga juga membawa sepanduk yang bertuliskan Forum Tenaga Honorer Aktif kabupaten Mamuju menggugat dan menuntut keadilan.
Diketahui, salah satu pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Mamuju adalah dengan banyaknya ketidaksesuaian status peserta yang dinyatakan lulus, ada beberapa indikasi peserta menggunakan dokumen palsu peserta yang tidak aktif dalam instansi ikut seleksi
pendaftaran PPPK.
Aksi tersebut tergabung dalam Aliansi Forum Tenaga Honorer Aktif beserta dengan Fppi Pimkot Mamuju, PMII Cabang Mamuju, HIPMATA, Komunitas mahasiswa untuk Kedaulatan Rakyat (Komkar) dan Mahasiswa Peduli Ekonomi Kerakyatan (Maper).
Adapun tuntutan massa aksi:
- Mendesak badan kepegawaian Pendidikan dan pelatihan Kabupaten Mamuju, untuk memberikan pembuktian persyaratan bagi mereka yang lulus untuk sampai saat ini melampirkan SK 2023/2024 beserta ampra gaji sebagai bukti dia aktif bekerja.
- Menggugurkan peserta seleksi yang lulus seleksi yang tidak bisa memenuhi persyaratan pemberkasan yang dinyatakan lulus.
- Mendesak DPRD Kab. Mamuju melakukan pembatalan penggajian melalui APBD apabila bagi yang lulus berkas persyaratan yang membuktikan dia aktif bekerja sampai saat ini.
- Meminta kepada APH untuk memeriksa dan melakukan invetstigasi terhadap OPD terkait hasil seleksi CASN PPPK di Kabupaten Mamuju tahun 2024 karena diduga kuat ada praktek mal administrasi.
Dari pantauan Rakyatsulbar.com ratusan massa aksi ini secara bergantian melalukan orasi di depan pintu masuk DPRD Mamuju. (*)
