RAKYATSULBAR.COM – Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengungkapkan bahwa pengoperasian Pusat Data Nasional (PDN) akan mengalami penundaan dari jadwal yang sebelumnya ditargetkan pada Januari 2025.
Hal ini diungkap Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dalam rapat kerja perdana dengan Komisi I DPR RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2024).
“Untuk PDN memang kami perlu sampaikan dari sekarang kemungkinan ada keterlambatan dari rencana di bulan Januari operasional,” ujar Meutya.
Meutya tidak mengungkap alasan atau faktor yang membuat operasional PDN terlambat. Tetapi, belum ada estimasi waktu yang baru terkait jadwal operasional PDN tahun depan. Meutya hanya mengatakan bahwa kemungkinan keterlambatan tersebut membuat pihak Komdigi mempersiapkan langkah-langkah mitigasi.
Salah satu langkah yang dipertimbangkan adalah memperpanjang operasional Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), yang sebelumnya pernah mengalami serangan ransomware yang parah, menyebabkan gangguan pada berbagai layanan publik, termasuk layanan keimigrasian di bandara.
Menteri Meutya juga meminta tambahan anggaran untuk mendukung perpanjangan operasional PDNS, yang sebelumnya tidak diperhitungkan.
“Kami mungkin akan memohon kepada Komisi I untuk PDNS. Kemarin anggarannya belum kami masukkan untuk perpanjangan PDNS dengan asumsi kami percaya diri PDN-nya selesai. Namun tampaknya akan ada keterlambatan.” kata Meutya.
Terdapat PDNS di Cikarang, selebihnya rahasia
Saat ini, satu lokasi PDN yang ada di Cikarang, Jawa Barat, akan diserahkan dari pengembang kepada Kementerian Komdigi pada akhir Desember 2024. Meskipun sebelumnya ada harapan bahwa PDN di Cikarang bisa rampung sebelum Oktober 2024, kenyataannya proyek tersebut mengalami keterlambatan.
Ke depannya, kata Meutya, lokasi Pusat Data Nasional tidak mungkin diungkap ke publik. Tujuannya untuk menjaga keamanan dan kepentingan nasional (national interest). Selain itu, keputusan ini juga diambil mengingat lokasi PDN yang bersifat “rawan”.
“Kita sudah tahu posisi satu itu ada di Cikarang. Berikutnya kami mohon izin Pak Ketua dan para pimpinan untuk posisi data nasional lainnya nanti tidak mungkin kita sampaikan ke publik. Jadi untuk Komisi I saja nanti mungkin bisa kita jelaskan,” ucap Meutya.
Meski disebut akan dirahasiakan, sebelumnya pada September 2024, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengungkapkan, pemerintah sedang membangun tiga pusat data nasional (PDN) di tiga lokasi berbeda, yaitu Cikarang, Batam, dan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Sebagaimana dilansir dari artikel Antara News, Rabu (6/11/2024), pembangunan PDN ini merupakan program pemerintah demi menyiapkan fasilitas untuk menjalankan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).
Pembangunan PDN ini merupakan langkah pemerintah untuk mendukung Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan efisiensi pemeliharaan data yang saat ini tersebar di sekitar 2.700 pusat data yang berbeda. Proyek ini diharapkan bisa mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia demi kepentingan negara, bukan swasta atau perorangan.
