MAMUJU, RAKYATSULBAR.COM – Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat hadiri rapat koordinasi daerah Survei Ekonomi pertanian tahun 2024 yang digelar oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat, di Ballroom Hotel Gran Maleo, Selasa (22/10/24).
Dalam rakorda tersebut dihadiri langsung oleh Kepala BPS RI periode 2016-2021 Dr. Suhariyanto, perwakilan DPRD Sulbar Suraidah Suhardi, dan para tamu undangan lainnya.
“Kita ingin memastikan hasil sensus pertanian itu harus dijadikan dasar pengambilan kebijakan daerah, tentu harus runtun RPJPD hingga RPJMD kita,” Sekprov Muhammad Idris.
Menurutnya, diera provinsi yang baru ini harus diterjemahkan secara konkrit, dimana data ini harus dipakai.
“Kalau datanya tidak dipakai sia-sia kita, karena kita ingin mengelola sektor pertanian itu secara moderen,” ujarnya.
Ia menyampaikan, pengelolaan secara moderen ini kata Idris selalu dimulai dari perencanaan yang baik.
“Jadi tidak ada kemajuan sebuah daerah dan pengelolaan sektor tertentu tanpa ada perencanaan yang presisi,” ungkapnya.
Semuanya itu, muncul dari data seperti luas lahan, hingga masyarakat yang terlibat dari sektor pertanian.
“Ini semua dipakai sebagai dasar pengambilan kebijakan. Pada umumnya ini APBD alokasi anggaran ke sektor pertanian, jangan sampai anggarannya kecil. Berarti kita tidak memanfaatkan data tersebut,”ujarnya.
Sementara itu, ini juga berbicara pengembangan masa depan, bagaimana caranya mensejahterakan masyarakat petani 44,80 persen yang bergerak di pertanian.
“Itulah sebabnya adanya kegiatan ini untuk melihat data sebagai basis pengambilan kebijakan, maupun yang aktor eksekusi yakni kabupaten,” harapnya.
Sementara itu, Kepala BPS Sulbar Tina Wahyufitri, menyampaikan kegiatan ini dilaksanakan seluruh Indonesia. Salah satu kegiatannya berbagi informasi dengan Dinas terkait.
“Dengan harapan setelah kami merilis hasil survei ekonomi pertanian informasinya lebih kaya pihak-pihak terkait seperti Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan,” ucap Tina.
Tina berharap melalui rakor ini maka data yang rilis bisa dimanfaatkan dengan baik untuk pelaksanaan pembangunan di Sulbar.
“Kami juga mengundang BPS kabupaten se-Sulbar untuk memastikan kualitas datanya bisa kami kawal dengan baik. Datanya akan rilis bulan Desember tahun 2024. Karena surveinya sudah selesai,”pungkasnya.
(*)
