RAKYATSULBAR.COM – Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan jajaran menteri dan wakil menteri di kabinetnya untuk pemerintahan periode 2024-2029, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu, (20/10/2024).
Salah satu menteri yang ia umumkan yaitu Meutya Hafid, yang ditunjuk sebagai Menteri Komunikasi dan Digital, yang dulunya bernama Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo). Dan untuk pertama kalinya, jabatan menteri di bidang komunikasi di Indonesia, dijabat oleh perempuan.
Adapun menteri di bidang komunikasi yang pernah menjabat sejak Departemen Penerangan berganti nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2001 adalah Syamsul Muarif (2001-2004), Sofyan A Djalil (Oktober 2004-Mei 2007), Mohammad Nuh (Mei 2007-Oktober 2009), Tifatul Sembiring (Oktober 2009-September 2014).
Kemudian di masa pemerintahan Joko Widodo selama dua periode (2014-2019 dan 2019-2024), Menkominfo dijabat oleh Rudiantara (Oktober 2014-Oktober 2019), Johnny G Plate (Oktober 2019- Mei 2023), Mahfud MD (Mei-Juli 2023), dan Budi Arie Setiadi (Juli 2023 -Oktober 2024).
Profil Meutya Hafid
Meutya Hafid, seorang wanita yang lahir di Bandung, 3 Mei 1978 ini sebelum memasuki dunia politik, ia memiliki karir yang gemilang sebagai jurnalis di Metro TV. Salah satu peristiwa penting dalam karirnya adalah saat ia disandera oleh kelompok bersenjata di Irak pada tahun 2005, yang menarik perhatian publik. Setelah beberapa tahun di pers, Meutya memutuskan untuk beralih ke politik dan berhasil terpilih sebagai anggota DPR RI selama tiga periode berturut-turut.
Pendidikan Meutya tidak kalah menarik. Ia menempuh pendidikan di SMA Crescent Girls School di Singapura, kemudian melanjutkan studi di University of New South Wales, Australia, dan meraih gelar magister di Ilmu Politik dari Universitas Indonesia. Di dalam partai Golkar, dia juga menjabat sebagai Ketua Media dan Penggalangan Opini, serta terlibat dalam kampanye presiden 2024-2029 sebagai Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional.
Meutya Hafid – dengan latar belakang yang kuat di dunia jurnalistik dan politik yang luas – diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam kebijakan komunikasi dan digitalisasi di Indonesia.
