MAMUJU, RAKYATSULBAR.COM — Anggota DPRD Kabupaten Mamuju dari Fraksi Partai Demokrat Drs. Nurdin Tolla mendorong agar Pemkab Mamuju segera mencari solusi terhadap nasib ratusan tenaga kontrak (Tekon) yang telah puluhan tahun mengabdi di sejumlah OPD di Pemkab Mamuju.
Hal ini penting dilakukan mengingat Pemerintah Daerah (Pemda) beberapa tahun terakhir tidak lagi diperbolehkan mengangkat dan menerima tenaga honorer atau tenaga kontrak.
Nurdin Tolla mengusulkan agar tenaga kontrak tersebut dapat diangkat menjadi tenaga P3K paruh waktu yang secara regulasi dibolehkan oleh Menpan RB atau pemerintah pusat.
“kasian tenaga kontrak ini, sudah puluhan tahun mengabdi nasibnya tidak jelas, saya mendorong agar masalah ini segera dicarikan solusi, menurut saya solusinya ya diangkat menjadi P3K paruh waktu,”terang politisi asal dapil 3 (Papalang, Sampaga Tommo) itu, Jumat (4/10/24).
Ia menerangkan kondisi di beberapa OPD di Pemkab Mamuju nyaris pincang karena tidak adanya tenaga kontrak, Nurdin meyakini tenaga kontrak dapat bekerja maksimal membantu para ASN dalam memberikan pelayanan kepada publik.
” Soal gaji saya kira tidak ada masalah, tergantung kemampuan keuangan daerah, meskipun agak lebih rendah daripada P3K karena jam kerjanya juga kan lebih rendah,”jelasnya.
Meski demikian, Nurdin Tolla juga mengakui bahwa pengangkatan P3K paruh waktu juga akan membebani APBD Kabupaten Mamuju.
“karena itu potensi pendapatan asli daerah (PAD) kita harus dikelola dengan maksimal, jangan lagi ada yang bocor-bocor,” tegasnya. (*)
