MAMUJU, RAKYATSULBAR.COM — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan rapat Koordinasi Persiapan Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Selasa (17/9/24) di Matos Mamuju.
Rakor tersebut dihadiri PJ Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin bersama Forkopikda Sulbar.
Ketua KPU Sulbar, Said Usman, mengatakan, rapat koordinasi ini dilaksanakan untuk melakukan langkah antisipasi hal krusial dalam tahapan Pilkada.
Ia mengemukakan, sebelum menuju pemungutan suara 27 November 2024, sejumlah tahapan yang dianggap krusial seperti Penetapan Daftar Pemilih Tetap, ini pening sebab menjadi basis KPU dalam menentukan TPS dan juga menjadi basis untuk pembentukan KPPS.
Menurutnya, tahapan krusial lainnya, rekapitulasi DPT tingkat provinsi, penetapan pasangan calon, pengundian nomor urut, deklarasi kampanye, termasuk didalamnya penentuan penempatan APK dan pelaksanaan kampanye.
“Terkait hal ini kami akan banyak berkoordinasi dengan pihak pemerintah provinsi,” kata Said.
Khusus pembentukan KPPS, Said mengatakan, beberapa catatan menjadi hal krusial yang harus diantisipasi KPPS, seperti KPPS Mencoba perubahan hasil, Ada juga sisa surat suara yang tidak tercoblos itu dibagi bagikan oleh KPPS.
“Olehnya pembentukan KPPS harus betul-betul memperhatikan peraturan perundang-undangan, SDM, termasuk integritas KPPS itu sendiri,” ucap Said.
Ketua KPU Sulbar juga berterima kasih atas atensi PJ Gubernur Sulbar dalam memudahkan proses pendaftaran KPPS.
“Animo masyarakat mendaftar KPPS masih kurang, kendalanya biaya untuk mendaftar KPPS, mengurus surat keterangan berbadan sehat. Namun melalui gubernur, menyampaikan kepada bupati agar menggratiskan biaya pemeriksaan kesehatan. Ini akan kami sosialisasikan secara masif, agar ini dijalankan pemerintah kabupaten sehingga tidak membebani masyarakat yang ingin terlibat menjadi bagian dari KPPS,” kata Said.
Ditempat yang sama, PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin menyampaikan, KPPS memiliki peran yang sangat penting sebab berhadapan langsung dengan masyarakat. Sehingga KPPS menjadi kunci suksesnya penyelenggaraan pemilu.
“Tidak mudah menjadi KPPS, dan mencari orang secara sukarela penuh dedikasi mau menjadi anggota KPPS. Maka bolehlah kita mengatakan pahlawannya pemilu, pahlawannya demokrasi adalah KPPS. Ini pekerjaan rumit, beban tanggung jawab tinggi, memastikan TPS layak,” kata Bahtiar.
Untuk itu dalam proses pendaftaran KPPS PJ Bahtiar memberi keringanan dengan menggratiskan seluruh biaya pendaftaran bagi KPPS.
Selain itu dalam menjalankan tugas di TPS, Bahtiar juga meminta keterlibatan seluruh pihak, TNI-Polri kesbang dan unsur lainnya untuk memobilisasi masyarakat membangun TPS yang layak.
“Jadi buat institusi, bersama Pemda kabupaten memastikan ini, harus ada arahan dari kita, membantu menyiapkan TPS TPS yang layak dan memenuhi syarat. Termasuk TPS Khususnya seperti Rutan/Lapas, Rumah Sakit,” kata Bahtiar.
Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri ini juga meminta terbentuknya Satgas Kesehatan. Tujuannya selain memastikan keamanan bagi penyelenggara mulai dari tingkat provinsi hingga desa, juga untuk memastikan jaminan kesehatan bagi penyelenggara. (*)
