Asri menyampaikan, sekitar 95 persen masyarakat Sampaga tidak setuju atau menolak adanya tambang pasir di muara sungai Sampaga. Menurut kajiannya, tambang pasir tersebut merusak dan merugikan masyarakat Sampaga, selain itu, metode yang dilakukan penambang tersebut bukalah mengambil bukan untuk memperbaiki.
Kata Asri, jika pihak pemerintah ingin membangun, kenapa mesti harus menitip ke pihak perusahaan. Dan jika betul ada pendangkalan di muara sungai Sampaga, kenapa pemerintah tidak programkan untuk normalisasi sungai, Sampaga bukan tambang pasir yang didorong.
“Kami minta kepada pihak instansi yang terkait, dalam perizinan tambang agar mencabut izin usaha pertambangan di muara sungai Sampaga. Dimana ada 9 perusahaan, termasuk CV Surya Stone Derajat telah mencoba memaksakan untuk beroperasi di muara sungai,”jelasnya.
“Permasalahan ini seharusnya pemerintah tidak boleh berpihak pada perusahaan, pemerintah harus hadir di tengah tengah masyarakat untuk membela hak hak masyarakat bukan malah sembunyi di belakang layar,”sambungnya.
