MAKASSAR, RAKYATSULBAR.COM – Guna memastikan jalanya tahapan Pilkada serentak 2024. Direktorat Intelkam Polda Sulsel menggelar Focus Group Discussion, bertajuk “Melalui Partisipasi Aktif Masyarakat, Kita Wujudkan Situasi Politik yang Aman dan Kondusif Selama Tahapan Pilkada 2024 Berlangsung”.
FGD tersebut berlangsung di Hotel Gammara Jl Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar, Rabu (24/7/24).
Ketua KPU Sulsel Hasbullah mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen menjadi penyelenggara yang berintegritas. Apalagi, mengusung tagline ‘Pilkada untuk kita’ gunanya untuk mendorong partisipasi pemilih.
“Dengan mendekatkan Pilkada kepada semua pihak, bahwa kita semua ada partisipan dari Pilkada serentak 2024,” ujar Hasbullah.
Sementara untuk distribusi logistik itu kami sangat butuh bantuan pengawalan kepolisian. Pihaknya, berharap kerjsama semua pihak agar sulsesi pilkada serentak 27 November di Sulsel.
“Penetapan bakal calon itu 22 September 2024, syukur jika tidak ada gugatan, untuk kemudian ditetapkan untuk dicetak, lalu didistribusikan,” ujarnya.
Distribusi logistik kata dia, kali ini sangat padat karena sekarang secara serentak se-Indonesia, di Sulsel sendiri 24 kabupaten/kota.
“Sudah waktunya UU partai politik diperbincangkan, karena umurnya sudah 13 tahun,” pungkasnya.
Senada, disampaikan Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli, mengatakan bahwa dalam mensukseskan pilkada adalah dengan pelibatan partisipasi pengawasan, konteksnya dalam dua hal yakni sebagai pemilih dan sebagai dipilih.
“Kami mengatensi di Sulsel yakni politik dinasti kekerabatan sangat rentan khususnya di Sulsel ini,” kata Mardiana.
Mardiana mengatakan bahwa semua masyarakat adalah pemilik modal dari pilkada, maka sebagai pemilik modal haruslah berpartisipasi, terlibat mengontrol setiap gerak anggaran pilkada.
“Selain itu kita juga perlu mengawasi berbagai macam model pelanggaran seperti administrasi, etik dan pidana,” kata Mardiana.
Pqda kesempatan ini, Pengamat Politik Andi Luhur Prianto mengatakan bahwa yang sering muncul di penyelenggara.
“Netralitas ASN itu sangat susah jika bicara Pilkada, sehingga dalam kultur negara modern berlangsung sampai saat ini kita belum sampai pada semangat reformasi birokrasi, justru yang ada adalah otak atik,” kata Luhur.
Semua pihak bisa melihat tokoh-tokoh masyarakat di tingkat desa adalah sentra peredaran politik uang yang sangat rentan saat ini.
Menurutnya, KPU dan Bawaslu tidak sekedar penyelenggara biasa, tapi bisa memperdalam demokrasi. Apalagi pilkada kali ini, beda dengan sebelumnya. Ia berharap nertralitas ASN dikedepankan.
“Saya kira secara umum Bawaslu tidak bisa mengawasi. Apalagi ASN, yang mana diketahui ASN adalah mesin politik paling realistis saat ini. Kemudian masalah politik uang tapi kita punya formula untuk mengeliminasi hal tersebut,” tambahnya.
Sedangkan, pengamat dari Unhas Prof. Dr. Armin Arsyad M Si mengatakan bahwa pilkada adalah kesempatan bagi masyarakat untuk menemukan pemimpin yang baru.
Dan partai politik adalah yang diberikan kewenangan oleh negara untuk menentukan kandidat, tapi biasanya partai politik mendorong yang paling mampu berbuat baik.
“Tentu, PNS polisi dan tentara itu banyak diajak berpartisipasi dalam pilkada oleh aktor politik tertentu,” pungkasnya. (Yad)
