MAMUJU, RAKYATSULBAR.COM — Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng) menghadiri kegiatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Kegiatan digelar di Hotel Maleo, Jl Yos Sudarso, Kelurahan Binanga, Mamuju, Senin (4/3/24).
Kegiatan ini dalam bentuk Focus Grup Discussion (FGD) Tematik soal upaya dan strategi penanggulangan kemiskinan Provinsi Sulawesi Barat dan rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045.
Selain itu, bertujuan untuk merancang RPJPD penanggulangan kemiskinan di Sulbar.
Kegiatan RPJD ini mengusung tema, “Membangun sinergi multipihak untuk penanggulangan kemiskinan yang efektif dan berkelanjutan,”.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Muhammad Idris mengatakan, merancang RPJPD bukanlah hal yang mudah, butuh waktu hingga 20 tahun lamanya.
“Alhamdulillah, kita bersyukur karena kita bisa ngumpul lagi dengan para pemikir masa depan di pemerintahan, karena merancang RPJPD itu tidak mudah, butuh waktu 20 tahun. Artinya kalau 20 tahun, maka tidak boleh kita hanya data seri saja. Tetapi kita juga memperhatikan kondisi lingkungan,” kata Muhammad Idris.
Dia mengungkapkan, hal-hal yang mempengaruhi Sulbar 20 tahun ke depan harus dipelajari dengan baik. Sehingga, rencana-rencana penting dan strategi yang harus dirumuskan untuk menangani kemiskinan bisa dikonstruksikan.
Dia mengungkapkan, hal-hal yang mempengaruhi Sulbar 20 tahun ke depan harus dipelajari dengan baik. Sehingga, rencana-rencana penting dan strategi yang harus dirumuskan untuk menangani kemiskinan bisa dikonstruksikan.
“Jadi, bukan hanya penanggulangan kemiskinan, tapi menangani kemiskinan. Kenapa penting ini karena seperti yang diketahui, data secara umum, secara nasional, kita memiliki jumlah orang miskin tertinggi. Itu masih 11,9 persen, hampir 12 persen (dari total penduduk Sulbar),” ungkapnya.
Selain itu, Mantan Deputi LAN RI itu juga mengatakan, Pemprov Sulbar memiliki impian untuk mengurangi kemiskinan, hingga persentasenya dibawah satu digit. Hal itu membutuhkan perhatian yang harus dirumuskan dalam FGD yang kini digelar.
“Semua daerah, bahkan negara, mengimpikan dibawah satu digit dari kemiskinan itu. Jadi kalau kita 11 sampai 12 persen, perjuangan kita itu 20 tahun ke depan seperti apa. Nah, inilah yang akan dirumuskan dalam FGD ini. Jadi, (FGD) ini lebih berbicara bagaimana merumuskan isu-isu kebijakan,” tutur Muhammad Idris. (*)
