MATENG, RAKYATSULBAR.COM — Terima laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keungan (BPK) RI atas kinerja dan kepatuhan belanja daerah tahun anggaran 2022-2023, Pansus LHP BPK DPRD Mateng gelar rapat Pansus. Selasa (27/2/23)
Rapat Pansus LHP BPK itu, dipimpin langsung oleh Ketua Pansus Fathahuddin Al Gafiqhi, SP., M. Si serta dihadiri oleh 9 anggota.
Pada kesempatan itu Ketua Pansus Fathahuddin mengungkapkan bahwa, panitia khusus (Pansus) sepakat bekerja marathon untuk menyusun serta merumuskan rekomendasi DPRD Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng).
“Pasti ada temuan, catatan atau rekomendasi dari BPK RI yang harus diperhatikan atau ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, itu sebab Pansus LHP BPK DPRD ini dibentuk untuk mengawal sekaligus memastikan benar bahwa pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah melalui OPD terkait telah menindaklanjuti setiap temuan, catatan atau rekomendasi BPK RI atas LHP terkait,” Ujarnya
Sementara itu, Anggota Pansus Hamka dan Abdillah juga meminta agar Pansus DPRD Mateng dapat segera memanggil OPD terkait yang masih mengulang “kesalahan” yang sama.
Senada dengan kedua rekannya, Rukman berharap agar hasil rekomendasi tidak hanya berakhir menjadi dokumen saja, namun dapat menjadi rujukan untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. (*)
