MAMUJU, RAKYATSULBAR.COM – Sejumlah mahasiswa di Mamuju yang tergabung dalam aliansi “Sulbar Bergerak” turut menyatakan sikap terkait dinamika demokrasi yang terjadi di Indonesia jelang Pemilu 2024.
Mahasiswa yang membentangkan spanduk bertuliskan “Lawan Oligarki, Selamatkan Demokrasi” menilai Presiden Joko Widodo telah mengangkangi demokrasi secara ugal-ugalan.
Pernyataan itu dituangkan dalam aksi unjuk rasa dan pembacaan sikap di Simpang Lima Kota Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), Sabtu (10/2/24).
“Praktik penggunaan kekuasaan semakin jauh dari nilai-nilai luhur serta tidak lagi digunakan sebagai sarana untuk kepentingan rakyat,” kata Ongky Koordinator Aksi dalam orasinya.
Selain itu, distribusi kekuasaan yang belakangan ini dilakukan Presiden Jokowi dinilai sebagai upaya melanggengkan kekuasaan.
Olehnya itu mahasiswa Sulbar Bergerak mendesak, penganggakangan demokrasi segera dihentikan dan ruh demokrasi di kembalikan ke jalurnya.
“Kekuasaan acap kali digunakan untuk kepentingan politik praktis golongan tertentu. Kekuasaan yang semakin tidak terkontrol dan ugal-ugalan membuat demokrasi kita hanya sebatas pesta kalangan elite,” ungkap ketua HMI Cabang Manakarra, Muh. Anshar.
Untuk itu Sulbar Bergerak menganggap, perilaku kekuasaan yang telah menyimpang jauh perlu di kontrol dengan basis kekuatan rakyat.
Mahasiswa menilai, penguasa yang haus kekuasaan tidak lagi mencerminkan pemerintahan yang pro terhadap rakyat. Suara kritis coba dibungkam dan dipelintir untuk menghindari tanggungjawab moral.
Dengan rusaknya moral dan etika Presiden yang memanfaatkan kekuasaan untuk kelompok dan kepentingan pribadi, mahasiswa mendesak DPR RI segera menggunakan hak untuk memakzulkan Jokowi dari jabatannya saat ini.
“Dengan sedemikian rupa kekuasaan secara ugal-ugalan dipertontonkan diobok-obok, masihkah kita terdiam. Kami mendesak Jokowi Dodo dengan sangat layak untuk dimasukkan,” kata Ketua LMND Sulbar, Rijal dalam orasinya.
Berikut tuntutan Sulbar Bergerak :
Nasional
a) Makzulkan Jokowi
b) Kembalikan Ruh Demokrasi
c) Desak Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu), ASN, dan TNI-Polri, Netral dalam Pemilu 2024
d) Stop Intimidasi dan kekerasan terhadap masyarakat sipil dan kebebasan berpendapat
e) top penggunaan dan pengangkangan kekuasaan secara ugal-ugalan
f) Hapus praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN)
g) Wujudkan Sistem Pendidikan dan Kesehatan Murah
h) Naikkan upah buruh
i) Laksanakan Reforma agraria sejati
j) Sahkan RUU Masyarakat Adat
k) Cabut Seluruh UU dan Aturan keturunannya yang tidak berpihak kepada rakyat
l) Turunkan harga BBM, dan Bahan Pokok
m) Nasionalisasi Seluruh Aset strategis dalam negara
Daerah
A) Tolak Usulan WIUP LTJ di Sulbar
B) Cabut Keputusan Menteri ESDM Nomor 101/2022 tentang LTJ
C) Tuntaskan konflik agraria di sulbar
D) Tolak revisi RTRW dan RZWP3K Sulbar yang tidak melibatkan masyarakat sipil
E) Cabut Seluruh ijin perusahaan tambang dan perusahaan sawit yang menyerobot tanah rakyat dan hutan lindung di Sulbar
F) Pidanakan semua perusahaan tambang dan sawit yang beroperasi secara ilegal di sulbar
G) Segera salurkan Dana Stimulan Gempa Sulbar 2021 Tahap 2
H) Buatkan Perda tanah hak wilayah di Sulbar
I) Pemerataan infrastruktur di Sulbar
J) Wujudkan pemerataan pendidikan dan kesehatan yang ada di Sulbar
K) Tolak KKN di Sulbar.
(*)
