MAMUJU, RAKYATSULBAR.COM — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kembali melakukan Mutasi, Promosi dan Demosi pada Jabatan Pejabat Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Fungsional, di Graha Sandeq Pemprov Sulbar, Senin (22/1/24)
Pejabat yang dimutasi tercatat 155 Pejabat Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas Pemprov Sulbar. Khusus pejabat Tinggi Pratama Pemprov Sulbar, sejumlah pejabat dikukuhkan pada jabatan baru diantaranya;
- Hj. DJAMILA, SH, MH, Staf ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
- Drs. H. MUHAMMAD RAHMAT, MM
Staf ahli bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan - Dra. DARMAWATI, MM. Staf ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
- H. MUHAMMAD HAMZIH, S.Ag, MM Sekretaris DPRD Sulbar
- Drs. H. HERDIN ISMAIL, MM Kepala Dinas Perkebunan
- Dr. YAKUB SOLON, M.Pd Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
- SUYUTI, S.Pi, MT, M.Sc Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
- H. MASRIADI NADI ATJO, SE, M.Si Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
- ARIANTO, AP, MM Kepala Biro Tata Pemerintahan dan Kesra
- HAMDANI HAMDI, S.IP, M.Si kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan
- Drs. H. ABDUL WAHAB HASAN SULUR, M.Si Kepala Dinas Sosial Sulbar
- MUH. JAUN, S.I.P., MM. Asisten I Pemprov Sulbar
- Drs. H. KHAERUDDIN ANAS, M.Si Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- MUHTAR, SP Asisten II Pemprov Sulbar
- SYAMSUL MA’RIF, SP, MMA Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
- AMIR, S.Sos Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- BUJAERAMY HASSAN, SH,M.Si Badan Kepegawaian Daerah
- Drs. AMUJIB, MM Asisten III Pemprov Sulbar
- MOHAMMAD ALI CHANDRA, SE, M.Si Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral.
- Rachmad Kepala Dinas PUPR
Termasuk H. DARWIN JUSUF, SH., M.Si sebagai Pelaksana di Biro Umum
dan Drs. MOH. SALEH RAHIM, M.Si sebagai Kabid di Satpol PP dsn Damkar, akan tetapi menolak.
Sementara beberapa OPD yang masih kosong diisi jabatan Pelaksana tugas, diantaranya
- MUH. JAUN, S.I.P., MM sebagai Plt. Kepala Satpol PP dan Pemadam kebakaran.
- MUHTAR, SP Plt Karo Badan Pengadaan Barang dan Jasa,
- Dra. DARMAWATI, MM. Plt Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana
- Hj. DJAMILA, SH, MH, Plt. Kepala Biro Hukum
Pj Gubernur Prof.Zudan menjelaskan, dirinya selaku Penjabat gubernur yang ditunjuk Presiden dalam melaksanakan tugas tambahan di Sulbar memiliki pembatasan kewenangan, namun pembatasan kewenangan tersebut dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri, termasuk Pertimbangan Teknis dari BKN dan Rekomendasi dari KASN.
Adapun dasar pelaksanaan mutasi yaitu: Surat Kepala BKN, No. 13773/B-AK.02.02/SD/K/20023, Tgl 27 Desember 2023, Hal Pertimbangan Teknis Mutasi, Pemberhentian, dan Demosi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemprov Sulbar; Surat Ketua KASN, No. B-140/JP.00.01/01/2024, Tgl 12 Januari 2024, Hal Rekomendasi Hasil Uji Kompetensi PPT Pratama Dalam Rangka Mutasi di Lingkungan Pemprov Sulbar; Surat Mendagri, No 100.2.2.6/408/SJ, Tgl 20 Januari 2024, Hal Persetujuan Pemberhentian, Pengangkatan, dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemprov Sulbar.
Ia menjelaskan, Pelantikan dan Mutasi adalah sesuatu yang sangat natural dalam organisasi dimanapun apalagi organisasi pemerintahan.
Adapun beberapa alasan diadakannya pelantikan dan mutasi diantaranya Penyegaran Organisasi, Menyeimbangkan Kekuatan SDM pada OPD, Mengejar Target Skala Prioritas, Mengisi Kekosongan Jabatan, Inovasi Baru, Membangun Suasana Baru, Kaderisasi dan Regenerasi Organisasi.
“Pasti ada yang datang dan ada yang pergi Come and Go Tidak ada sesuatu yang abadi,” kata Zudan
Zudan berharap, ASN siap ditempatkan dimana saja sesuai amanah Undang-Undang No. 5/2014 Tentang ASN. Setiap perubahan selalu ada Konflik yang bisa terlihat/terbuka (manifes) dan tersembunyi (laten).
Biasanya konflik memunculkan sikap perbedaan pendapat, saling mendiamkan, tidak kerja, marah, saling mencurigai.
“Ketika terjadi perubahan ialah Bersyukur, Profesional, Belajar lebih cepat, menyesuaikan, semua didasarkan oleh hati yang bersih,” ungkapnya.
Menurut Prof Zudan, Filosofi memposisikan diri dalam jabatan tertuang dalam Surat Yasin Ayat 40 “Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada porosnya”. Maksudnya adalah setiap orang sudah memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing.
Hal lain, Pj Gubernur berpesan agar pejabat yang menduduki suatu jabatan saat ini sebaiknya tidak melakukan komunikasi atau meminta bantuan pihak eksternal (lobi-lobi) dan Melakukan Framing melalui Media Sosial untuk promosi atau tidak dipindahkan.
“Ini fenomena kurang baik dalam mutasi ketika mendekati momen pelantikan,” terangnya.
“Pelantikan sebagai momentum pembenahan. Perlu diingat bahwa Jabatan bukanlah hak tetapi penghargaan agar disyukuri setiap saat jabatan harus siap untuk dikembalikan. Yang diharapkan dalam jabatan baru antara lain Loyal Kepada Pimpinan dan Aturan, Kerja Inovatif, Menjadi role model, Respon Lebih Cepat,”sambungnya. (*)
