MAMUJU, RAKYATSULBAR.COM — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mamuju gelar rapat koordinasi (Rakor) pengadaan dan pendistribusian logistik Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tahap kedua di Kabupaten Mamuju.
Ketua Bawaslu Mamuju, Rusdin mengungkapkan, kegiatan itu merupakan salah satu tahapan menuju Pemilu 2024 yang menjadi perhatian Bawaslu Mamuju. Menurutnya, Pemilu takkan bisa berjalan tanpa adanya logistik.
“Kegiatan ini adalah bagian dari satu tahapan tersendiri yang tentu tidak bisa kita menutup mata untuk ikut mengawal di situ, karena kalau tidak ada logistik Pemilu, maka Pemilu itu tidak akan bisa berjalan,” kata Rusdin, Senin (11/12).
Rusdin mengatakan, Bawaslu tak ingin kesalahan distribusi logistik pada Pemilu 2019 lalu, terulang kembali. Saat itu, ada lima Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang harus melakukan pemungutan suara lanjutan lantaran adanya isu kekurangan atau pertukaran surat suara.
“Jadi, kita tidak ingin di Pemilu 2024 ini terulang. Makanya, sejak pengadaan logistik tahap pertama yang berupa kotak suara, bilik suara, kemudian segel, tinta, itu kita memastikan bahwa yang pertama tempat penyimpanannya layak, kemudian jumlahnya tepat, speknya sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh PKPU,” ungkapnya.
Sejauh ini, Bawaslu Mamuju saat ini telah melakukan pengawasan sebanyak 5 kali sejak KPU Mamuju menerima logistik mulai Oktober 2023.
“Untuk pengadaan dan pendistribusian logistik tahap dua ini, sudah meliputi surat suara, kemudian alat kelengkapan lainnya, termasuk alat coblos, alat bantu tuna netra, kemudian formulir-formulir, formulir c, kemudian salinan DPT, kemudian daftar pasangan calon, itu semua yang diadakan, semua bentuk formulir,” ujar Rusdin.
Koordinator Divisi (Kordiv) Hukum Pencegahan dan Kordiv Hukum Pencegahan, Parmas dan Humas, Bawaslu Mamuju, Zulkifli menjelaskan, pengawasan distribusi logistik sudah memasuki fase pencetakan surat suara.
“Jadi, perlu juga kami sampaikan bahwa sebelumnya kita bersama-sama juga telah mengawal distribusi bilik kotak. Dan itu telah tersimpan rapi di gudang logistik KPU,” pungkas Zulkifli.
Upaya pencegahan yang telah dilakukan jauh hari adalah memastikan gudang logistik yang telah ditetapkan oleh KPU dalam kondisi aman dan tidak berpotensi justru merusak logistik yang telah sampai di Kabupaten Mamuju.
“Kemudian yang selanjutnya, kita juga sudah mendapat jadwal terkait dengan pencetakan surat suara. Jadi, ada beberapa daerah yang telah ditunjuk oleh KPU RI sebagai lokasi yang dimana pada lokasi itu terdapat perusahaan maupun pihak pencetakan, yang memang lokasi pencetakannya itu tersebar,” tuturnya. (*)
