MAKASSAR, RAKYATSULBAR.COM – Deklarasi dukungan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) kepada pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berpotensi sanksi pidana. Badan Pengawas Pemilu Sulawesi Selatan menyatakan langkah aparat desa tersebut berpotensi sebagai pidana Pemilu.
Deklarasi dukungan kepada Prabowo-Gibran disampaikan pada acara Silaturahmi Organisasi Nasional Desa Bersatu, di Arena Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Selatan, akhir pekan lalu. Pada kegiatan itu, Apdesi mengklaim siap mengawal pemenangan pasangan bernomor urut dua tersebut.
Komisioner Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad menyatakan telah memberi warning kepada kepala dan aparat desa untuk menghindari politik praktis. Menurut dia, secara normatif kepala dan perangkat desa dilarang untuk menghadiri kegiatan politik apalagi yang berbau kampanye.
“Mereka dilarang ikut, diikutkan, dan melakukan kampanye berdasarkan ketentuan undang-undang pemilu,” kata Saiful, Selasa (21/11).
Saiful mengatakan, aturan tersebut tertuang di Pasal 280, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum. Menurut dia, jajaran Bawaslu di kabupaten dan kota diminta untuk terus mengingatkan kepada aparat desa untuk menjunjung tinggi prinsip netralitas dalam pemilu.
“Kami sebagai pengawas pemilu harus lebih fokus mengawasi kegiatan-kegiatan tim kampanye pasangan calon maupun partai politik, karena saat ini oknum kepala desa sudah mulai terang-terangan berpolitik praktis,” ujar dia.
Saiful menyatakan belum mengetahui adanya kepala dan perangkat desa yang hadir dalam deklarasi dukungan Prabowo-Gibran di Jakarta. Menurut dia, bila daa laporan yang masuk, maka hal tersebut akan ditindak tegas.
Menurut dia, Bawaslu RI telah turun tangan menyikapi acara di Gelora Bung Karno dengan memanggil panitia penyelenggara. “Peristiwa itu sudah ditangani oleh Bawaslu RI, informasi yang kami dapat panitia akan dimintai klarifikasi,” ujar dia.
Adapun, Ketua Apdesi Sulawesi Selatan Sri Rahayu Husni membantah ada dukungan terhadap Prabowo-Gibran pada acara Silaturahmi Nasional Desa Bersatu 2023 yang dihadiri para perangkat desa.
“Saya tegaskan bahwa pertemuan Silatnas dihadiri sekitar 6 ribuan kepala desa tak ada kaitan membahas dukungan ke capres tertentu. Kami hanya fokus silaturahmi membahas revisi Undang-undang Desa yang sampai saat ini belum diputuskan,” ujar Sri Rahayu.
Dia menyatakan, Apdesi tidak mendeklarasikan dukungan kepada capres-cawapres, meski acara tersebut turut dihadiri oleh Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut dia, Silatnas Desa Bersatu adalah acara penyampaian aspirasi dari organisasi perangkat desa, yang tergabung dalam organisasi desa bersatu.
“Dalam acara tersebut hadir Mas Gibran, tapi Apdesi, tidak ada penyampaian dan penerimaan dukungan politik. Ini kami mau luruskan, bahwa Silantas mempertegas komitmen kepada pihak yang bisa membantu untuk penyelesaian revisi UU Desa,” imbuh dia.
Sri Rahayu mengatakan, Apdesi juga pernah bertemu dengan capres dan cawapres lain seperti Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Namun, pertemuan tersebut hanya menyampaikan keinginan dan aspirasi ke depan mengenai revisi UU Desa yang belum disahkan.
“Intinya, Apdesi ingin tahu kepastian calon presiden yang berpihak pada desa atau tidak,” imbuh dia.
Dia mengatakan, bertemu dengan calon presiden maupun calon wakil presiden bukan berarti memberikan dukungan. “Tidak boleh dilarang bertemu untuk silaturahmi,” sambung dia.
Sri Rahayu mengakui dirinya memimpin rombongan kepala dan perangkat desa dari Sulsel untuk mengikuti acara di Jakarta. Ada sekitar 200 orang yang hadir di Stadion Gelora Bung Karno, pekan lalu.
Dia menambahkan, hasil Silatnas tersebut adalah mendesak pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan revisi UU Desa. Menurut dia, Apdesi akan menggelar unjuk rasa untuk mempercepat pengesahan undang-undang tersebut.
“Silatnas dihadiri seluruh kepala desa. Itu pertemuan tahunan. Bagi kami siapapun berpihak kepada desa, akan kami apresiasi. Siapapun partai tidak mendukung revisi perpanjangan jabatan kepala desa tidak akan kami dukung,” imbuh Sri Rahayu.
Direktur Politik Profetik Institute, Asratillah mengatakan merujuk kepada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal 280 ayat 2 dan 3, dengan jelas disebutkan mengenai larangan mengikutsertakan kepala desa, perangkat desa, dan badan permusyawaratan desa dalam kegiatan kampanye.
“Jika deklarasi pemberian dukungan bisa diartikan sebagai salah satu bentuk kampanye maka, kepala desa, perangkat desa dan badan permusyawaratan desa semestinya tidak boleh terlibat dalam berbagai bentuk pemberian dukungan kepada paslon tertentu, apalagi hal tersebut dilakukan secara terang-terangan di ruang publik,” kata dia.
Asratillah mengatakan, sehat tidaknya demokrasi Indonesia berawal dari sehat tidaknya demokrasi di tingkat desa. “Sehingga sangat penting bagi kita menjaga agar segala perangkat desa tidak menjadi partisan politik, apalagi dilakukan secara banal atau terang-terangan,” imbuh Asratillah.
“Semua elit politik mesti menahan diri untuk tidak melakukan segala bentuk upaya yang bisa menggiring ASN, POLRI, TNI, dan perangkat desa menjadi partisipan aktif dalam pemilu 2024,” sambung dia.
Asratillah menilai dengan adanya signal dukungan Apdesi kepada Prabowo-Gibran, menjadi indikasi adanya upaya untuk memobilisasi perangkat desa untuk memenangkan pasangan calon tertentu. “Bawaslu RI mesti menyelidiki hal ini, apakah di lapangan betul ada unsur pelanggaran pemilu atau tidak,” imbuh dia.
Kembali Garap Sulsel
Pasangan Prabowo-Gibran dan Ganjar-Mahfud akan menggarap calon pemilih di Sulawesi Selatan. Pasangan ini dijadwalkan akan berada di Makassar, akhir pekan ini.
Ketua Milenial Prabowo-Gibran Sulsel Andi Amar Ma’ruf Sulaiman akan menggelar jalan sehat dan berencana menghadirkan Gibran Rakabuming. Gibran akan berada di Makassar pada 24-26 November 2023.
Adapun Gerakan Generasi Z Indonesia (GenZi) Sulsel, melakukan jalan sehat perjuangan dengan menghadirkan Ganjar-Mahfud pada Minggu (26/11/2023). Ketua GenZi Sulsel, Yusuf Kamariajeng mengatakan jalan sehat bersama Ganjar-Mahfud diinisiasi oleh anak muda Sulsel.
“Sesuai konfirmasi Ganjar-Mahfud akan hadir nanti jalan sehat tanggal 26 di Makassar. Selain jalan sehat, kami juga akan lakukan aksi solidaritas untuk Palestina,” kata Yusuf.
Yusuf mengatakan, pihaknya mengundang Ganjar-Mahfud bukan dalam kapasitas sebagai kontestan Pemilu 2024, tapi atas nama pribadi dan tokoh yang peduli dengan Palestina. Dia menargetkan, acara tersebut akan didominasi oleh milenial dan Gen Z dari 24 daerah di Sulsel.
“Target peserta sekitar 50 ribu,” ujar Yusuf.
Menurut dia, sebelum jalan sehat, Mahfud Md akan didaulat untuk membacakan doa atas krisis kemanusiaan di Palestina. Ganjar juga diharapkan akan memberi arahan berkaitan dengan kegiatan tersebut.
Sementara itu, Ketua Milenial Prabowo-Gibran Sulsel Andi Amar Ma’ruf Sulaiman mengatakan Gibran dipastikan akan hadir di Makassar dan menghadiri jalan asehat satu putaran. Menurut dia, Gibran juga akan melakukan beberapa kegiatan spesifik yang berkaitan dengan milenial.
“Gibran juga akan menyapa kalangan milenial melalui kopi darat,” kata Amar.
Amar menyatakan intens melakukan komunikasi agar selama di Makassar Gibran bisa melakukan hal-hal yang bersentuhan dengan masyarakat. “Kedatangan Gibran di Makassar akan mengobati kerinduan masyarakat, terutama kalangan milenial,” imbuh dia.
Politisi muda Partai Gerindra ini mengaku akan bekerja keras dalam menyukseskan kegiatan yang ditarget dihadiri 500 ribu peserta.
“Kami targetkan 500 ribu peserta, melihat antusiasme masyarakat begitu tinggi terhadap pasangan Prabowo-Gibran,” ujar dia. (Rakyatsulsel)
