TAKALAR, RAKYATSULBAR.COM — Sekaitan dengan adanya pemberitaan dari salah satu media daring yang menuding Sekretaris Daerah (Sekda) Takalar kerap mengintimidasi pimpinan OPD, ditanggapi serius oleh H Muhammad Hasbi selaku Sekda Takalar.
“Karena ini menyangkut kinerja saya sebagai sekda, maka saya perlu tanggapi beberapa hal agar tidak terjadi kesalahan memahami atas realitas yang terjadi.”kata Sekda Takalar melalui keterangan tertulis, Rabu (27/9)
Ia mengawali penjelasan dengan menegaskan, pada periode kepemimpinan Dr Setiawan Aswad selaku Pejabat Bupati Takalar, semua kebijakan dilandasi dengan sistem yang terukur dan regulasi yang kuat.
“Semua terukur dan akuntabel. Sistem dan aturan ditegakkan dalam setiap kebijakan. Sehingga pejabat yang tetap bertahan dengan karakter kepemimpinan lama, misalnya tetap memberlakukan pungutan-pungutan, akan digulung oleh sistem dan regulasi yang diberlakukan. Ada ruang Pemeriksaan Khusus (Riksus) di Inspektorat bagi ASN yang terindikasi melakukan pelanggaran. Jadi sistem dan aturan yang menggulung mereka. Bukan intimidasi personal,”jelasnya.
Hasbi melanjutkan, pada periode mantan bupati Syamsari Kitta, evaluasi dan mutasi ASN, Sekda dan unsur Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) atau tim evaluasi kinerja tak pernah terlibat.
Sehingga Hasbi meminta semua pihak untuk mengkonfirmasi seluruh unsur Baperjakat (tim evaluasi kinerja), apakah mereka terlibat atau tidak pada proses mutasi selama kepemimpinan Setiawan Aswad.
“Selain itu, Pimpinan OPD saat ini bekerja tenang karena diberikan kebebasan berinovasi dan hak penuh pengelolaan program atau kegiatan. Boleh ditanyakan ke para pimpinan OPD dan Sekda hanya memastikan ketersediaan anggarannya serta mengontrol serapannya,”terangnya
Tetapi, dengan keleluasaan itu, bukan berarti para pejabat akan berbuat sesuka hati. Karena periode kepemimpinan Setiawan Aswad kata Hasbi, akan berbuat tegas terhadap para pimpinan OPD yang pelayanannya buruk dan berbudaya kinerja primitif, seperti Pungutan Liar alias pungli, pasti dilakukan riksus dalam rangka Clean Governance.
Untuk mutasi pejabat yang tak kunjung terwujud, Hasbi menekankan bahwa pemkab memang membutuhkan waktu lebih lama karena melakukan pemetaan kinerja PNS.
“Kami melibatkan Tim Assesor dari Kemenpan-RB untuk evaluasi kinerja meritrokrasi. Staf dan guru yang ditempatkan jauh kita kembalikan. Pejabat struktural yang dipromosi tapi tidak bersyarat golongan dan pangkatnya akan dikembalikan agar bisa mendapatkan hak naik pangkat. Kepala sekolah yang tidak bersertifikat, tidak pernah test calon Kepsek atau Guru Penggerak juga kita evaluasi. Pokoknya, banyak warisan PR yang harus dibenahi,”pungkasnya.
Alumni STPDN kelahiran 1981 ini menutup dengan harapan agar semua pihak membantu pemkab dalam membangun daerah ini.
“Tentu tidak ada manusia yang sempurna. Tapi kita selalu berupaya memperbaiki kondisi daerah ini dengan sekuat tenaga. Saya sadar ada oknum media yang terus memberitakan negatif pribadi saya. Saya hanya bisa jawab Allah Maha mengetahui yang benar,”tukasnya (*)
