MAMUJU, RAKYATSULBAR.COM – Dinas Sosial bersama Dinas Perumahan dan Pemukiman provinsi Sulawesi Barat terus bekerja untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrim.
Diketahui, kemiskinan ekstrim dan stunting menjadi permasalahan pembangunan di Sulbar, lantaran angkanya mencapai 2,94 persen atau sekitar 41,406 jiwa.
“Salah satu langkah upaya yang dilakukan adalah mempekerjakan warga terdampak kemiskinan ekstrem,” ujar Muhammad Rahmat, saat di temui, Selasa (29/8).
Sebagaimana arahan Penjabat Gubernur Sulbar, lanjut Rahmat yang menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial, selain mengajak dan berkolaborasi dengan seluruh Bupati se-Sulawesi Barat, setiap OPD Pemrov Sulbar juga diminta mengurusi masalah kemiskinan di 6 kabupaten se-Sulawesi Barat.
Koordinator satgas kemiskinan ekstrem Sulbar ini berharap dengan langkah tersebut bisa menurunkan angka kemiskinan ekstrem dari jumlah sebelumnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Sulawesi Barat, Saharuddin, mengatakan hingga bulan Agustus ini warga terdampak yang telah dipekerjakan dalam pembangunan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas) mencapai 100 orang.
“Warga terdampak tersebut dipekerjakan dalam pekerjaan rabat beton, drainase dan pembangunan air bersih,” ujar Saharuddin.
Program tersebut merupakan salah satu gagasan Dinas Perkim Sulbar untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem.
“Nantinya, dalam setiap pekerjaan akan mempekerjakan 7 orang dalam setiap pekerjaan yang dilakukan di setiap kabupaten di wilayah Sulawesi Barat,” pungkasnya.
“Program penanganan masalah 4+1 menargetkan 1400 jiwa warga terdampak kemiskinan ekstrem hingga akhir tahun 2023’, jelas Saharuddin. Dinas Perkim Sulbar saat ini fokus menangani masalah 4+1 di wilayah kabupaten Majene, yakni kecamatan Ulumanda dan Malunda. Selain mempekerjakan warga terdampak kemiskinan ekstrem, di wilayah tersebut, Dinas Perkim Sulbar juga telah memberikan bantuan berupa sembako di 14 desa,”sambungnya.
Dirinya berharap, kemiskinan di Sulbar dapat tertangani lewat program-program pemerintah, sehingga kemiskinan ekstrim di Sulawesi Barat dapat berkurang. (*)