MAKASSAR, RAKYATSULBAR.COM — Sorotan dilakukan oleh oknum LSM yang mengaku anti korupsi yang disematkan ke Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2) Kota Makassar salah alamat.
Pasalnya penilaian LSM terhadap Cold storage yang berada di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Untia itu dinilai tidak maksimal dalam memberikan kontribusi. Salah besar. Bahkan LSM tidak punya data detile.
Diketahui, bahwa terkait pemanfaatan cold storage yang dihibahkan pemerintah pusat ke Pemkot Makassar. Diperuntukan sesuai fungsinya.
Kepala DP2 Makassar Evy Aprialty menegaskan pihaknya selama ini selalu melakukan controlling dan pengawasan terhadap penggunaan cold storage tersebut.
“Kami terus melakukan monitoring penggunaan cold storage yang berada di kelurahan Untia. Setelah serah terima itu otomatis semua aktivitas harus menjadi tanggung jawab kami untuk melakukan monitoring. Dari sejak 2015-2016 sampai sekarang kita tetap monitoring,” tegas Evy, Selasa (9/5).
Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2) Makassar berkomitmen memajukan sumber daya perikanan dan kelautan demi kesejahteraan para nelayan di Makassar.
Dia melanjutkan, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga secara rutin setiap tahunnya melakukan monitoring untuk mengecek fungsi cold storage yang telah dibangun dengan menggunakan anggaran sebesar Rp1 miliar dari APBN.
“Dari Kementerian dua sampai tiga kali ke Makassar melakukan monitoring untuk melihat bantuan dana karena ditakutkan bantuan itu tidak sesuai atau mati, atau memang peruntukannya masyarakat tidak menggunakan lagi,” ucapnya.
Dia melanjutkan, sejak 2015 lalu, bantuan cold storage yang diberikan pemerintah pusat telah dikembangkan oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB) Berdikari di Untia yang merupakan binaan dari DP2 Makassar.
KUB Berdikari ini awalnya dikoordinir oleh Busrah Abdullah namun selanjutnya diteruskan oleh anaknya.
Setiap tahunnya, lanjut Evy, KUB Berdikari memberi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar. Nilainya sebesar Rp6 juta, langsung ditransfer ke Bank Pembangunan Daerah (Bank Sulselbar).
“Mereka juga membayar PAD karena itu pendapatan juga, dan ada bukti setorannya. Dia langsung bayar ke BPD tidak melalui DP2. Setoran PADnya Rp6 juta dia bagi hasil karena bantuan hibah,” jelas Evy.
Mantan Kepala Badan Arsip Perpustakaan dan Pengolahan Data Kota Makassar ini menambahkan, di Makassar sendiri, fasilitas cold storage hibah pemerintah pusat dibangun di dua lokasi.
Yakni di Pelabuhan Paotere dengan kapasitas 100 ton dan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Untia, Salodong, kapasitas 40 ton.
Hingga saat ini cold storage di dua lokasi tersebut masih tetap difungsikan.
“Alhamdulillah, dari dua cold storage yang diberikan di Makassar semua berfungsi. Satu di Paotere digunakan malah untuk ekspor perikanan di sana, untuk yang di Untia diserahkan ke Ketua KUB Berdikari, Busrah Abdullah waktu itu, namun diturunkan ke anaknya,” pungkasnya. (Yadi)
