POLMAN, RAKYATSULBAR.COM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polman, menggelar rapat paripurna penetapan pokok-pokok pikiran ( Pokir) tahun 2024
Rapat Paripurna tersebut di gelar di ruang paripurna yang dipimpin oleh wakil ketua I DPRD Polman Amiruddin yang didampingi wakil ketua II Hamzah Syamsuddin.
Rapat itu juga dihadiri oleh Asisten III Muhammad Nawir mewakili Bupati Polman beserta beberapa anggota Badan penelitian perencanaan pembangunan daerah ( Balitbangren) Polman, Rabu (29/3).
Wakil ketua I DPRD Polman Amiruddin menyampaikan, paripurna ini merupakan rapat penetapan Pokok-pokok pikiran anggota dewan untuk program tahun 2024 dimana Pokir ini merupakan hasil kerja kerja para anggota legislatif saat melakukan reses di wilayah konstituennya.
” Pokir ini lah yang menjadi aspirasi masyarakat untuk di tindak lanjuti,kita berharapnya Pokir dewan ini bisa diakomodir di tahun 2024,” terang Amiruddin
Asisten III Pemkab Polman Muhammad Nawir mengatakan, Pokir para anggota dewan ini nantinya akan di sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah karena ketentuan APBD untuk pembangunan itu ada beberapa sumber diantaranya, Hasil Musrenbang, perencanaan dan Pokir para anggota dewan namun Pokir tersebut kita akan Ramu di Bappeda yang tentu akan melihat kemampuan kondisi keuangan daerah. Meski demikian kita juga akan melihat dari faktor kemendesakan.
“Apabila ada program yang lebih mendesak dan Sangat di butuhkan oleh masyarakat bisa saja Pokir dewan tersebut dipending atau di alihkan,”jelas Nawir
Nawir mengakui, saat ini pemerintah daerah sangat kesulitan untuk melaksanakan program program yang selama ini di biayai oleh Dana alokasi umum ( Dau) sebab adanya kebijakan PMK 212 yang memandatkan khusus bidang pendidikan dan kesehatan serta penggajian Pegawai P3K yang menyerap Dau cukup besar lagi, pusat sudah menkotakkan Dau mana yang Bebas dan Dau mana sudah ada peruntukannya.
“Tahun 2023 dari Rp 700 milyar Dau transferan tersisa 400 milyar Dau Bebas sedangkan yang 300 milyar itu sudah jelas peruntukannya yang dialokasikan ke bidang pendidikan, kesehatan,dana kelurahan dana Desa dan penggajian pegawai P3K sehingga tahun ini kita agak sulit merealisasikan beberapa program, “ungkap Nawir
Sementara itu, salah satu anggota DPRD yang hadir Rahmadi dalam forum meminta kalau ada pokir anggota dewan yang belum terealisasi mohon disampaikan supaya diketahui bahwa program ini tidak di akomodir sehingga bisa i di sampai kan ke konstituen kita.
Kabid Ekonomi Balitbangren Pemkab Polman Farid Rahim mengatakan saat ini data Pokir para anggota Dewan Masih berproses di keuangan sehingga pihaknya belum dapat menyampaikan mana Pokir anggota dewan yang di akomodir sebab di keuangan masih berproses.
“Mungkin dalam waktu dekat kami akan kroscek di keuangan terkait data Pokir para anggota dewan yang sudah terdaftar dan sudah masuk dalam pengganggaran,”ucap Farid Rahim (win/*)
