MAMUJU, RAKYATSULBAR.COM — Ketua Komisi IV DPRD Sulbar Marigun setuju jika anggaran penanganan stunting tahun 2022 diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulbar.
Hal tersebut, disampaikan saat ditemui di Graha Sandeq Pemprov Jl Abdul Malik Pattana Endeng, Kamis (2/2).
“Saya setuju dengan Pj Gubernur kalau diaudit itu anggaran penanganan stunting tahun 2022 melalui dana APBN,” kata Marigun.
Karena menurutnya, apa yang terjadi di lapangan semuanya bagus. Namun, banyak permasalahan bahkan angka stunting tidak juga menurun sama sekali.
“Pengawasan yang kita lakukan selama ini di lapangan dan memang perlu diaudit,” pungkasnya.
Sedangkan, penanganan stunting tahun 2023 ini dengan anggaran Rp 16 miliar akan menjadi atensinya.
Proses pengawasan yang akan dilakukan DPRD sesuai regulasi. “Kalau ada temuan akan kita keluarkan rekomendasi untuk diproses ke penegak hukum,” tandasnya.
Data Dana APBN 2022 Penanganan Stunting
– DAK Fisik
1. Majene Rp 1.045.554.000
2. Mamuju Rp 1.004.184.000
3. Polewali Mandar Rp 1.816.266.000
4. Mamasa Rp 941.595.000
5. Pasangkayu Rp 1.020.445.000
6. Mamuju Tengah Rp 1.412.392.000
Jumlah : Rp 7.240.436.000
– Dana Non Fisik
1. Majene Rp 2.835.883.000
2. Mamuju Rp 3.553.630.000
3. Polewali Mandar Rp 5.592.031.000
4. Mamasa Rp 3.829.265.000
5. Pasangkayu Rp 3.0000.998.000
6. Mamuju Tengah Rp 1.885.293.000
Jumlah : Rp 20.697.100.000.
(adv)
