MATENG, RAKYATSULBAR.COM — Tim terpadu penanganan konflik sosial Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), gelar rapat koordinasi dalam rangka percepatan mengantisipasi potensi potensi konflik permasalahan sosial yang terjadi di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah.
Dalam rapat tim terpadu tersebut, terdiri dari Kapolres Mateng,Perwira Penghubung Mateng, BPN Mateng, Kesbanpol Mateng, Camat, Kepala Desa, Kapolsek dan OPD terkait, Selasa (31/1/23) di Aula B Kantot Bupati Mateng.
Asisten l Bahri Hamzah saat memimpin rapat mengatakan, rapat kali ini untuk membahas percepatan penanganan permasalahan dan masalah sosial yang menjadi pekerjaan rumah (PR) kita bersama untuk dituntaskan.
“Perlu saya sampaikan saat ini Sekda belum bisa bersama kita, karena beliau baru tiba tadi malam sekitar jam 2 dari Makassar. Sempat saya ditelpon Insyaallah beliau menyusul dipertemuan kita ini,” ujar Bahri
Pertemuan kali ini, tak lain adalah untuk membahas serta mendiskusikan berbagai permasalahan lahan di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah, khususnya pada tingkat pimpinan di Pemda Mateng.
“Seperti yang disampaikan oleh Kesbangpol, bahwa saat ini kita telah membuat surat keputusan (SK) untuk penanganan konflik sosial. Ini sebagi bentuk tindak lanjut dari kunjungannya Kapolda Sulbar beberapa hari yang lalu bahwa Kabupaten Mateng harus segera membentuk tim penanganan konflik sosial,” terangnya
Lebih lanjut, Bahri menyatakan sebelum terbentuknya tim terpadu penanganan konflik ini, sebelumnya pihaknya terlebih dahulu telah membuat tim penanganan konflik tanah. Sehingga , tim penanganan konflik tanah dan tim terpadu penanganan konflik sosial ini telah ingkelut didalamnya, sehingga ini menjadi tanggungjawab kita semua.
“Berdasarkan hasil dari kunjungan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang dipimpin langsung oleh Asisten l Pemprov, bahwa dia menyampaikan dari enam Kabupaten yang ada di Sulbar, Mamuju Tengah yang paling tinggi potensi konflik yang ada. Hal itu berdasarkan dari penyampaian tim dari Provinsi,” tukasnya.
Ia juga menambahkan, hal tersebut berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Pemprov sehingga potensi potensi konflik di Mamuju Tengah dapat terjadi.
Bahri berharap agar potensi konflik yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah menjadi perhatian yang serius,sehingga tim terpadu penanganan konflik, untuk segera bekerja dan berproses untuk menyelesaikan. (Zulkarnaim/*)
