POLMAN, RAKYATSULBAR.COM – Dinas Pariwisata Propinsi Sulawesi Barat menggelar Forum OPD Bidang Kepariwisataan Tingkat Provinsi Sulawesi Barat.
Kegiatan tersebut dilaksanakan mulai tanggal 25 -26 Januari 2023 tepatnya di Topoyo Mamuju Tengah (Mateng). Acara Forum Kepariwisataan Tingkat Provinsi ini dihadiri Para Kepala Dinas Pariwisata se-Provinsi Sulawesi Barat.
Kadis Pariwisata Sulawesi Barat Hj, Darmawati menyampaikan, kegiatan ini diselenggarakan bertujuan untuk mensinergikan Program Pariwisata Provinsi dan Kabupaten.
“Kita menggelar FGD OPD ini untuk mensinergikan program-program Kepariwisataan baik di provinsi maupun ditingkat Kabupaten.” terangnya, Kamis (26/1/23).
Plt. Kadis Pemuda Olahraga dan Pariwisata Polewali Mandar, DR. Aco Musaddad menyampaikan, sebaiknya penanganan Kepariwisataan di Sulawesi Barat fokus pada potensi daerah masing-masing yang selama ini sudah berjalan, sehingga Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Polewali Mandar mengusulkan supaya Provinsi dapat mendukung gagasan dari Kabupaten.
“Sebaiknya penanganan Kepariwisataan di Sulawesi Barat, kita fokus pada potensi daerah masing-masing yang selama ini sudah berjalan, sehingga Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Polewali Mandar mengusulkan, Supaya Provinsi dapat mendukung gagasan dari Kabupaten,” ungkap Dr. Aco.
Mantan Kabag PROKOPI Pemkab Polman ini juga menyampaikan usulannya agar Polewali Mandar bisa dijadikan sebagai kota Festival dan Sport Tourism.
“Polewali Mandar mengusulkan supaya Pemprov Sulbar dapat menjadikan Kabupaten Polewali Mandar sebagai Kota Festival dan Sport Tourism. Dengan indikator, banyaknya jumlah festival yang telah digelar di Polman mulai dari Festival level kampung hingga internasional,”jelasnya.
Terkait Sport Tourism, Kabupaten memiliki sarana olahraga terlengkap di Sulbar dan telah menggelar Sport Tourism beberapa tahun terakhir ini mulai dari Funbike, AIM Track, Off Road, pacuan kuda yang menghadirkan peserta dari berbagai provinsi.
“Kabupaten lainnya pun sebaiknya mengusulkan yang disesuaikan daerah masing-masing. Jika hal ini dilakukan dengan mengeluarkan Perbup dan Pergub dengan penetapan tersebut dapat memudahkan penganggaran kegiatan tersebut tidak fokus pada APBD Provinsi dan Kabupaten, bahkan memudahkan mendapatkan anggaran dari APBN dan pihak lainnya. Kemudian dampak ekonominya kepada masyarakat akan meningkat,” tukasnya. (Win/*)
