PANGKALPINANG, RAKYATSULBAR.COM– Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung, Harun Sulianto beserta jajaran ikuti Pembukaan Rekonsiliasi Keuangan serta Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan BMN Kemenkumham untuk 17 Kantor Wilayah secara virtual dari Ruang Kepala Kantor Wilayah, Selasa (24/1).
Kegiatan dibuka oleh Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal, Wisnu Nugroho Dewanto, mewakili Sekjen Kemenkumham, Komjen Pol Andap Budhi Revianto.
Menurut Wisnu tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan keandalan tata kelola pelaporan keuangan dan BMN, serta menyusun Daftar Inventarisasi Masalah serta solusi penyelesaiannya.
“Kegiatan ini juga dilaksanakan untuk melakukan pemantauan progres perekaman dokumen dan penyajian transaksi tahun 2022 pada modul-modul aplikasi SAKTI, serta progres keuangan Kantor Wilayah,” ujar Wisnu.
Lebih lanjut, Wisnu berharap agar seluruh satuan kerja dapat menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel, sehingga dapat mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK yang telah diperoleh berturut-turut dari tahun 2015.
Pada kesempatan ini, Ida Asep Somara selaku Kepala Biro Perencanaan menyampaikan arahan terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
Ida mengatakan, Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) akan digantikan dengan pelaksanaan RB Tematik.
Pelaksanaan RB Tematik akan berfokus pada penanggulangan kemiskinan, digitalisasi layanan, serta pelaksanaan Program Prioritas Presiden yang sudah disampaikan pada awal tahun.
Menurut Kakanwil Harun Sulianto, pada tahun 2022 Kanwil Kemenkumham Babel meraih penghargaan Kanwil Atas Kinerja Terbaik I Tahun 2021 Kategori Klasifikasi Kantor Wilayah Tipe C pada Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Penyusunan Target Kinerja Tahun 2023 yang diberikan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly.
Pada kegiatan ini hadir Kepala Divisi Administrasi, Muslim Alibar, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Sahata Marlen Situngkir, Kepala Divisi Keimigrasian, Doni Alfisyahrin, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Eva Gantini, Kepala Bagian Umum, Zumadi, Kepala Subbagian Keuangan dan BMN, Seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), beserta jajaran. (*)
