PALEMBANG, RAKYATSULBAR.COM– Dalam rangka memperkuat sinergi dan tali silaturahmi, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel kembali melakukan Audiensi dengan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang, Rabu, (11/1/23).
Kedatangan Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya yang didampingi Kepala Bagian Umum, Tri Purnomo disambut hangat oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang R. M. Zaini diruangannya yang didampingi Panitera, Drs. Darmadi, dan Sekretaris Sahlanudin, S.Ag., S.H., M.H.
Kakanwil Dr. Ilham Djaya mengapresiasi kerjasama yang telah terjalin baik selama ini.
Menurutnya, kerja sama ini merupakan komitmen bersama antara Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dengan Pengadilan Tinggi Agama dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Kakanwil Dr. Ilham Djaya mengatakan, Pengadilan Tinggi Agama Palembang merupakan mitra kerja Kemenkumham di Sumatera Selatan, salah satunya adalah terkait Balai Harta Peninggalan (BHP).
Kanwil Kemenkumham Sumsel sebagai instansi vertikal di wilayah perpanjangan tangan Menkumham RI akan melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan instansi terkait di wilayah.
Ilham menjelaskan meskipun untuk tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan (BHP) di wilayah Sumatera Selatan masuk dalam wilayah kerja BHP Jakarta yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta.
“Semoga kerja sama dan sinergi yang telah terjalin baik ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing”, ungkap Ilham.
Ilham Djaya mengajak sesama Aparat Penegak Hukum di Sumatera Selatan untuk terus bersama-sama mewujudkan kepastian Hukum bagi Masyarakat Sumatera Selatan.
Dr. Ilham meyakini, kepastian hukum untuk masyarakat di Sumsel akan terpenuhi jika memiliki komitmen yang sama jika saling mendukung dalam pelaksanaan tugas masing-masing.
SemneKetua Pengadilan Tinggi Agama Palembang, R. M. Zaini mengucapkan ungkapan terima kasih atas kunjungan dan audiensinya Kakanwil Ilham dan rombongan.
Ia sangat mendukung dan siap mensukseskan pelaksanaan tugas dan kerjasama dengan Kemenkumham. (*)
