POLMAN, RAKYATSULBAR.COM – Potret pendidikan di Kabupaten Polman masih sangat memprihatinkan khususnya di jajaran kementerian agama.
Salah satu lembaga pendidikan agama Madrasah Tsanawiyah (Mts) Ma,arif NU Pulau Salama yang berada di kelurahan Amassangan, Kecamatan Binuang memiliki bangunan seadanya hingga berlantai semen tanpa tegel dan berdinding triplek dan kulit Rumbia.
Bangunan sekolah tersebut digunakan siswa untuk melakukan proses belajar.
Dimana siswa tersebut terlihat belajar melantai tanpa menggunakan meja dan bangku. Bahkan tenaga pendidiknya pun belum ada yang PNS.
Diketahui 13 guru pengajar sekolah tersebut, dengan jumlah siswa kurang lebih 50 siswa.
Kepala sekolah Mts Ma’arif NU Pulau Salama Yusran mengatakan, bangunan sekolah ini didirikan sejak tahun 2018 dan melakukan penerimaan siswa di tahun 2020.
“Alhamdulillah dari tahun 2020 hingga sekarang kita Sudah mulai proses belajar mengajar dan mempunyai siswa kelas 1 dan kelas 2, kelas 1 itu ada sekitar 30 siswa dan kelas 2 ada sekitar 20 siswa,”terang Yusran, Selasa (15/11/22).
” Untuk kelas 3 nya kita titp belajar di di Mts Khusnul khatimah Manding, dengan alasan nanti bisa terdaftar di E-mis Aplikasi pendidikan Kementerian Agama,”sambungnya.
Yusran mengatakan, karena minimnya ruang belajar sehingga beberapa siswa kelas satu dan kelas dua, sebagian dititip di pesantren Religi di kecamatan Tapango dan selebihnya belajar di tempat ini.
“Saya berharap hadirnya sekolah Mts Ma’arif NU di Pulau Salama ini bisa menjaga kelangsungan pendidikan anak di sekitar pulau ini, agar tidak ada yang putus sekolah sehingga pendidikan mereka bisa berlanjut hingga ke jenjang berikutnya,”tukasnya.
Yusran pun berharap, agar kiranya pemerintah setempat memberikan perhatian khusus demi keberlangsungan sekolah yang ia pimpin.
“Kita sih berharapnya sekolah kami ada juga perhatian dari pemerintah dan sekolah kami disamakan dengan sekolah lainnya yang ada di Polman, sebab sarana dan prasarana yang memadai bagi lembaga pendidikan akan sangat menunjang proses belajar mengajar yang ada di sekolah,”ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Seksi Madrasah (Kasi Mapenda) Kemenag Polman H.Laupa menuturkan, di Kementerian agama itu khusus di bidang Madrasah tidak memiliki anggaran untuk pembangunan sekolah, sehingga ia menyarankan pihak sekolah agar berhubungan langsung dengan pemerintah pusat dan provinsi.
“Ini kita di Polman tidak ada anggaran untuk pembangunan sekolah. Apabila sekolah itu mau mendapatkan fasilitas atau bantuan disarankan untuk berusaha mencari anggaran di pusat atau di Pemprov, apalagi Kementerian Agama itu hanya menaungi sekolah Negeri, sedangkan lembaga pendidikan atau yayasan yang sudah memiliki operasional itu berusaha bagaimana mendatangkan anggaran untuk pembangunan sekolahnya,”jelasnya.
“Nanti kita di kabupaten yang memberi dukungan, benar sekolah itu butuh perhatian,”sambungnya. (Win/*)
