MAMUJU, RAKYATSULBAR.COM – Sulawesi Barat (Sulbar) merupakan daerah dengan desa yang terbanyak mengadopsi program Data Desa Presisi.
Pentingnya DDP di Sulawesi Barat sebagai dasar dalam menentukan kebijakan kedepannya.
PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik mengatakan, hampir seluruh daerah tidak memiliki data yang kuat, karenanya Ia mendorong DDP . Sebab, persoalan yang paling rill dihadapi birokrasi adalah data.
“Data digunakan dalam mengambil kebijakan skala prioritas,” ujar Akmal Malik.
Akmal Malik juga mengatakan, sudah melakukan pencacahan data di 45 desa di desa. Selanjutnya ditarget 530 desa di Sulbar seluruhnya mengadopsi program DDP.
Ia mengaku keterbatasan anggaran yang menjadi kendala utama, sehingga perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak.
Menindaklanjuti hal itu, hari ini PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik menemui sejumlah instansi kementerian lembaga, Jumat (4/11/22), untuk membahas kesiapan DDP.
Diantaranya Badan Pusat Statistik (BPS), Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) & Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, Kemenko Perekonomian, dan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.
“Ini sebagai upaya kita mewujudkan Data Desa Presisi di Sulbar,” pungkasnya. (rls/*)
