JAKARTA, RAKYATSULBAR.COM – Tim Panitia Kerja (Panja) DPRD Provinsi Sulbar melakukan kunjungan kerja di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Jakarta, Rabu, (2/11/22).
Kunjungan kerja tersebut dalam rangka Penyempurnaan Tatib DPRD Sulbar.
Kunjungan ini diterima oleh Kasubdit Wilayah IV Dit. FKDH dan DPRD, Ditjen Otda, Dr L Saydiman Martono. Rombongan Tim Panja DPRD Sulbar dipimpin langsung Muslim Fattah, dan dihadiri anggota DPRD Sulbar lainnya, Kalma Katta, M Dalif Arsyad, dan Risbar Berlian Bahri.
Muslim Fattah mengemukakan beberapa pendapat. Di antaranya tentang tahapan penyusunan APBD apakah dapat dilakukan lebih awal dan dimuat dalam Tata Tertib (Tatib), dan apakah dapat dimasukkan ke dalam tatib terkait tunjangan khusus (reward) terhadap kinerja DPRD yang apabila dilihat dari jumlah kehadirannya.
Pada kesempatan tersebut, mantan bupati Majene, Kalma Katta, juga mempertanyakan apakah dapat dilakukan pengaturan mekanisme di dalam menerima saran dari lembaga luar dalam penyampaian aspirasi.
Menanggapi beberapa pertanyaan tersebut, L Saydiman Martono mengatakan, Tatib DPRD tidak dapat bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih di atas.
Dan terkait usulan tunjangan khusus, mungkin nantinya bisa dilihat dari kinerja masing-masing anggota DPRD lalu diberikan kebijakan agar diatur ke dalam Kode Etik dan Tata Beracara secara detail.
”Terkait sosialisasi atau penyampaian aspirasi perlu dievaluasi pelaksanaannya apakah dapat dilakukan melekat kegiatannya di sekretariat DPRD atau tidak? Dikarenakan fungsi DPRD tidak hanya memiliki fungsi sosialisasi penetapan,” tutupnya.
Kunjungan Tim Panja Disambut baik pihak Kemdagri. Setelah pertemuan tersebut, dilanjut dengan pemberian cinderamata, plakat dari DPRD Provinsi Sulbar dan dianjutkan dengan sesi foto bersama. (adv).
