MATENG, RAKYATSULBAR.COM – Anggota DPR RI, Suhardi Duka menghadiri Bimbingan Teknis (Bimtek) Optimalisasi Pekarangan Pangan Lestari (P2L) di Mamaju Tengah (Mateng), Sulbar, Rabu (19/10). Agendanya, membahas persoalan pupuk bersubsidi di daerah.
Kata dia, saat ini pemerintah membatasi pupuk bersubsidi sehingga Komisi lV DPR RI bersama Kementerian Pertanian menetapkan ada dua jenis pupuk yang di subsidi oleh pemerintah yakni: Pupuk Urea dan NPK.
“Kalau kemarin lima, tetapi kita ingin Pupuk yang paling penting yaitu Urea dan NPK. Kemarin sekitar tiga puluh satu jenis tanaman yang disubsidi Pupuknya, tetapi sekarang sisa sembilan supaya lebih efektif penggunaan Pupuk bersubsidi,” ujar SDK, Rabu (19/10/22).
Lebih lanjut, SDK, pihaknya terus mendorong harga sawit bisa naik selama menjadi legislator. Sebab, awal masuk di parlemen 2019 harga sawit hanya sekira Rp700 per Kilogram (Kg).
“Kita perbaiki kebijakannya sehingga bisa naik menjadi 2000/kg, 2500/kg, naik 3000/kg. Tetapi setelah itu tiba-tiba, pak Jokowi (Presiden) marah stop ekspor CPO langsung jatuh turun harga sawit, tidak ada yang membeli harga sawit Rp.500/kg,” terangnya.
Politisi Partai Demokrat itu membeberkan, atas kebijakan larangan ekspor melalui Komisi VI DPR RI tetap lantang menyuarakan hal ini menjadi kebijakan yang paling buruk sepanjang sejarah. Sehingga Komisi IV, meminta kepada badan anggaran Menteri Keuangan (Ibu Sri Mulyani) membuka kerang ekspor.
“Akhirnya dibuka, tetapi saya juga minta jangan di pajak ekspor sawit, dan akhirnya naik-naik sekarang 2050/kg, 2100/kg dan di Riau 2400/kg. Saya minta sama ibu Sri Mulyani nanti di harga Rp.3000/kg baru minta pajak ekspor, kalau sudah tiga ribu baru di pajak karena Negara butuh uang,” ucap SDK.
Mantan Bupati Mamuju dua periode itu menambahkan, hal itu dilakukan untuk memperjuangkan petani Sulbar. Karena itu ia mengajak seluruh rakyat Sulawesi Barat untuk memperbaiki Negara dan bangsa Indonesia dengan memperbaiki hulunya dan memilih pemimpin yang cerdas dan mengayomi rakyatnya. (Zul/Rakyatsulbar)
