MAMUJU, RAKYATSULBAR.COM— Bupati Mamuju Sitti Sutinah Suhardi berharap kehadiran dan kepengurusan Dewan Pertukangan Nasional (DPN) Mamuju dapat memberikan edukasi tentang pentingnya sertifikasi kepada tukang di Mamuju.
Karena dengan sertifikasi tukang, diharapkan melahirkan tukang lebih profesional.
Baca juga : https://rakyatsulbar.com/2022/09/20/jelang-pemilu-2024-kpu-mateng-gelar-rakor-bersama-partai-politik/
Hal ini disampaikan saat bertemu dengan pengurus PBD DPN Mamuju di Ruang Kerjanya, Selasa (20/9/22).
“Pada umumnya kita apresiasi terhadap kehadiran DPN yang ada di Mamuju atas kehadiran dan kepengurusannya, agar tukang lokal bisa lebih lebih baik, dan upah yang lebih menunjang dengan adanya sertifikasi,” jelasnya.
Sutinah mengaku, akan mencoba mendorong sertifikasi sebagai syarat untuk seluruh program pembangunan infrastruktur yang ada di Kabupaten Mamuju, dan kedepankan tukang yang bersertifikat yang dikeluarkan oleh DPN.
“Kedepan Bolehlah DPN mengawasi pekerjaan – pekerjaan di Mamuju, agar dapat melaporkan ke pemerintah ketika ada tukang yang dipekerjakan yang tidak memiliki sertifikat,” terangnya.
Baca juga : https://rakyatsulbar.com/2022/09/20/umsi-jadi-tuan-rumah-pendampingan-penyusunan-kurikulum-mbkm-2022/
Ketua DPN Mamuju Muh Iqbal Anwar mengatakan, kehadiran DPN Mamuju adalah respon atas disahkannya UUJK no 2 Tahun 2017 dan PP no 22 tahun 2020 tentang pelaksana UUJK.
“Kami DPN Mamuju berkomitmen untuk selalu memperjuangkan dan melindungi Hak-hak tenaga kerja tukang dengan harapan bisa mewujudkan kesejahteraan tukang lokal kita,” katanya.
Audiensi bersama Bupati Mamuju adalah langkah awal bagi Pengurus DPN Mamuju untuk mensosialisasikan UUJK tersebut.
“Kami berharap bersama dgn Pemda Mamuju kita bisa membuka peluang Kerja dan kemitraan tukang seluas-luasnya kepada Stakeholder,” pungkasnya. (Iyu).
