MAMUJU, RAKYATSULBAR.COM – Ditengah situasi meningkatnya laju inflasi diharapakan pemerintah daerah agar segera alokasikan 2 persen Dana Anggaran Umum (DAU) untuk bantuan sosial.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sulbar Muhammad Hatta Kainang. SH, melalui WhatSAppnya ke Rakyat Sulbar.com, Kamis malam, (8/9/22).
Baca juga : https://rakyatsulbar.com/2022/09/08/seorang-pria-terekam-cctv-saat-mencuri-hp-di-foto-copy-aulia/
Menurut Hatta, pemerintah provinsi Sulbar wajib alokasi 2 persen DAU tahun 2022 untuk bansos atasi inflasi.
Terkait dengan terbitnya permenkeu 134/PMK.07 /2022 kiranya pemprov segera melakukan pergeseran anggaran penanganan timbulnya inflasi di daerah pasca naiknya BBM dan situasi ekonomi dunia.
Baca juga : https://rakyatsulbar.com/2022/09/08/karantina-mamuju-gelar-sosialisasi-uu-nomor-21-tahun-2019/
Lanjutnya kata Hatta, meningkatnya inflasi akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi kita.
“Inflasi penting dijaga karena inflasi yang tinggi akan berefek pada pertumbuhan ekonomi ,pendapatan,pengangguran dan kualitas hidup ,belanja itu diperuntukan untuk UMKM, nelayan, pengojek, subsidi transportasi umum dan penciptaan lapangan kerja,” kata Hatta
Baca juga : https://rakyatsulbar.com/2022/09/08/hasil-survei-komsumen-bulan-agustus-2022-komsumen-di-sulbar-tetap-kuat/
Lanjut “DAU kita Rp972.189.180.000,00. 2% adalah Rp19.4 miliar menjadi program bantuan sosial. Saya berharap TPID sebagai tim inflasi daerah berkoordinasi dengan BI dan BPS Sulbar terkait angka potensi inflasi dan sektor yang mengkhawatirkan sehingga laju inflasi dapat kondusif, operasi pasar, gerakan merdeka pangan harus segera di aksikan bukan hanya jargon jargon saja, kita DPRD mengharapkan hal tersebut, kami juga berharap program usulan dewan berupa bantuan KUBE, program padat karya segera dieksekusi sehingga laju inflasi dapat termenegmen secara baik,” ucap Hatta. (Musraho)
