Apkasindo Perjuangan Sulbar Diminta Bantu Petani Percepat PSR

  • Bagikan
Pelantikan pengurus DPW dan DPD Apkasindo Sulbar (Foto : Lukman Rahim/ Rakyatsulbar.com)
Pelantikan pengurus DPW dan DPD Apkasindo Sulbar (Foto : Lukman Rahim/ Rakyatsulbar.com)

MAMUJU, RAKYATSULBAR.COM – Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Perjuangan Alpian Arahman berharap, program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Sulbar bisa cepat terealisasikan.

 

Olehnya itu, kehadiran pengurus DPW dan DPD Apkasindo Perjuangan di Sulbar bisa mendampingi petani untuk menangkap program tersebut demi peningkatan pendapatan petani.

 

“Untuk menerobos semua ganjalan-ganjalan atau rintangan apapun terhadap jalannya peremajaan sawit rakyat,” kata Alpian di pelantikan pengurus DPW dan DPD Apkasindo Sulbar, Rabu (7/9/22).

 

Kata Alpian, kuota program PSR bagi Sulbar di tahun 2022 mencakup 2 ribu hektare. Setiap hektarnya petani akan mendapatkan bantuan 30 juta. Meski begitu, sampai hari ini realisasinya masih nol persen.

 

Baca juga : https://rakyatsulbar.com/2022/09/05/agustan-ranreng-sayangkan-pemerintah-tidak-sensitif-terhadap-penderitaan-rakyat/

 

“Nah ini bisa dijemput petani itu memang hak-hak mereka kami sebagai asosiasi mendampingi itu semua selanjutnya kami sudah mengajukan kepada pemerintah pusat supaya dana ini bisa ditambah, dari 30 menjadi 60 juta perhektare,” bebernya.

 

Padahal jika berkaca dari program yang sama di tahun sebelumnya, PSR di Sulbar sudah melakukan penanaman 3.916 hektar atau sekira 22 persen, Kata Alpian, itu berarti sebesar 1,4 milliar rupiah masuk di Sulbar.

 

“Ini untuk menggerakkan ekonomi di sektor perkebunan kelapa sawit khususnya di Provinsi Sulawesi Barat, dana ini tidak menggunakan dana APBN maupun APBD melainkan dana dari petani oleh petani dan akan dikembalikan lagi kepada petani,” ucapnya.

 

Baca juga : https://rakyatsulbar.com/2022/09/05/miris-siswa-sdn-paradang-mamuju-belajar-dengan-meja-lapuk-dimakan-rayap/

 

Pelantikan pengurus DPW dan DPD Apkasindo Sulbar ini dirangkaikan dengan FGD untuk tata kelola sawit di Indonesia berkelanjutan. Sejumlah perwakilan organisasi tani dan profesi berkaitan dengan sawit hadir disitu.

 

Kata Alpian, FGD ini dilaksanakan, karena beberapa permasalahan yang dihadapi petani harus ditemukan solusinya. Mulai dari cara budidaya kelapa sawit, penggunaan bibit tidak bersertifikat sampai mahalnya harga pupuk.

 

“Kita harus berjuang supaya petani selalu dapat naik kelas menjadi petani yang profesional menikmati keuntungan yang tinggi dari kebunnya sendiri,” pungkasnya. (Iyu).

  • Bagikan