MATENG, RAKYATSULBAR.COM – Puluhan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Mamuju Tengah (Mateng), lakukan demonstrasi di depan kantor DPRD Mateng, tolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, Senin (5/9/22).
Massa aksi yang berlangsung saat itu, sempat diwarnai aksi saling dorong dengan aparat keamanan Satpol-PP, Kepolisian dan massa aksi.
Dimana massa aksi dalam orasinya, menolak keras adanya kebijakan Pemerintah pusat menaikkan harga BBM bersubsidi.
Adapun tuntutan massa aksi yakni:
1. Menolak secara tegas kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi.
2. Mendesak pemerintah untuk secara serius dan sungguh sungguh memberantas mafia BBM.
3. Mendesak pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran.
4. Mendorong pemerintah untuk membuka keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan penyaluran subsidi.
Koordinator lapangan (Korlap), Abidin, saat orasi mengungkapkan, pihaknya menolak keras atas kenaikan harga BBM bersubsidi. Sebab dinilai sangat merugikan masyarakat, mulai dari ekonomi menengah kebawah atau miskin.
“Kami menolak keras kenaikan harga BBM bersubsidi, ini sangat berdampak kesemua sektor kebutuhan. Terlebih masyarakat ekonomi menengah kebawah atau masyarakat miskin,” ujar Abidin.
Selain itu, Abidin juga membeberkan selama ini BBM bersubsidi lebih banyak dikonsumsi oleh masyarakat mampu sehingga BBM bersubsidi tidak tepat sasaran. Ia meminta kepada anggota DPRD Mateng untuk melakukan pengawasan dan mengawal tuntutan massa aksi.
“Selama ini yang kami saksikan bahwa BBM subsidi lebih banyak di nikmati oleh orang orang yang mampu, karena kami meminta kepada DPRD untuk melakukan pengawasan,” terang Abidin.
Dikesempatan itu juga, massa aksi meminta agar seluruh anggota DPRD Mateng sepakat menolak kenaikan BBM serta membuat surat pernyataan penolakan.
” Kami meminta anggota DPRD Mateng agar membuat surat pernyataan untuk sepakat menolak kenaikan BBM,” terang Abidin.
Menemui massa aksi, Ketua Komisi ll DPRD Mateng Fatahuddin (PAN) yang didampingi oleh Marsudi (Grindra), Helvis (Grindra) dan Herlina (PKS), bersedia ikut menolak kenaikan harta BBM subsidi.
Sebab demonstrasi ini, kata dia, merupakan opsi terakhir karena kejadian ini, aksi serupa ini juga telah disampaikan dibelahan negara ini.
“Kami bersedia menolak, karena ini adalah opsi terakhir. Aksi serupa ini juga telah disampaikan di seluruh belahan negeri ini, bahkan lebih besar,” terang Fatahuddin.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyatakan pihaknya selalu menyayangkan atas kebijakan pemerintah pusat dengan sepihak menaikkan haraga BBM.
“Kalau ini disampaikan bahwa opsi yang paling bagus, opsi inilah yang kita lakukan dari sisi yang besar. Coba kita bayangkan pengguna sekarang BBM subsidi itu 70 persen,” ujar Fatahuddin. (Zul)
