MATENG, RAKYATSULBAR.COM — Usai menerima massa aksi demosterasi di Kantor DPRD Mamuju Tengah (Mateng), Ketua Komisi ll DPRD Mateng Fatahuddin menuturkan terkait keputusan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi yang langsung diumumkan oleh Presiden RI Joko Widodo 3 September yang lalu, telah disampaikan langsung pada saat konfrensi Perss, ada pengalihan subsidi BBM.
“Perlu kita ketahui dari pidato tersebut, subsidi BBM tahun lalu sekitar 150 triliun. Hari ini subsidi BBM tiga kali lipat naiknya sekitar 500 triliun lebih dan itu sangat membebani pemerintah,” ungkap Fatahuddin kepada wartawan, Senin (5/9/22).
Baca juga : https://rakyatsulbar.com/2022/09/03/tolak-kenaikan-bbm-ratusan-mahasiswa-hadang-mobil-mendagri/
Setelah dihitung, kata dia, ternyata subsidi BBM tersebut tidak tepat sasaran selama ini.
Dimana 70 persen BBM itu diharapkan kepada masyarakat mampu. Sebab itu pemerintah pusat membuat opsi terakhir, opsi yang paling bagus, untuk pengalihan subsidi BBM kepada masyarakat yang kurang mampu dengan bantuan langsung tunai (BLT) BBM.
“Ini diberikan selama empat bulan, perbulannya itu Rp150.000/KK. Kemudian juga ada subsidi BBM dialihkan kepada tenaga kerja atau mereka yang bekerja gajinya di bawah Rp3.500.000 itu nilainya Rp600.000, selama empat bulan.” Sambungnya.
Fatahuddin menambahkan, atas dasar itu lah DPRD Mateng akan mengawal dan mengaktifkan kembali lembaga pengawasan DPRD,sehingga dapat melihat secara bersama-sama kenyataan yang diberikan subsidi di lapangan.
“Ini yang kita kawal,insyaallah dengan nilai 25 persen dari APBD yang dialihkan ke subsidi BBM itu juga kita akan kawal bersama pemerintah daerah,” kata Fatahuddin. (Zul).
