MAKASSAR, RAKYATSULBAR.COM – Menyampaikan pendapat di muka umum, apapun bentuknya, merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin konstitusi.
Semua upaya membungkamkan aspirasi rakyat yang disuarakan oleh mahasiswa harus dihentikan sehingga tidak memunculkan kesan represif.
Seperti terjadi, dialami Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Dompu bentrok dengan aparat kepolisian yang melakukan penjagaan jalannya aksi demo penolakan kenaikan harga BBM di Kantor DPRD Dompu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (1/9/22).
Begitu juga di Kupang, bahkan kader kohati hijau hitam jadi korban.
Ketua umum HMI Cabang Makassar, Muhammad Arsy Jailolo mengecam tindakan represif dilakukan aparat kepada kader hijau hitam. Menurutnya menyampaikan aspirasi di depan umum dijamin UU.
“Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Makassar, mengecam Keras tindakan represif aparat kepolisian terhadap pengunjuk rasa di Dompu dan Bengkulu (reformasi tubuh Polri),” ujarnya.
Maka, pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 di wisma HMI Cabang Makassar dengan massa 100 orang menggelar aksi, adapun yang dimulai pada jam 2 sore hingga malam hari.
Adapun yg menjadi tuntutan adalah, HMI Meminta Kapolri Harus Bertanggung jawab atas tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian terhadap kader – kader HMI dalam aksi demonstrasi penolakan BBM di seluruh daerah.
“Tindakan represif saat penangan aksi menandai Gagalnya Realisasi Jargon Polri presisi meminta Presiden Joko Widodo untuk segera melakukan reformasi institusi Polri secara total,” jelasnya.
Ia meminta kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk segera menyelamatkan institusi Polri sebagai amanat reformasi dari kegagalan Kapolri dalam melakukan pembinaan terhadap anggota nya.
“Kami meminta Presiden Joko Widodo untuk segera mengambil langkah terukur dalam membongkar sindikat judi online/darat, narkoba dan diagram konsorsium 303 yang melibatkan para petinggi Polri,” tuturnya.
Dia menambahkan, apabila benar ada keterkaitan anggota Polri dalam skandal tersebut. Atas akumulasi kegagalan Kapolri dalam menggawangi Institusi Polri.
“Kami meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk segera mencopot Kapolri karena di anggap telah gagal dalam melaksanakan tugas nya. Aksi ini tetap dilanjutkan di hari sabtu dan seterusnya hingga ada langkah dari Polri,” pungkasnya. (Yadi)
