MAMUJU, RAKYAT SULBAR. COM – Menyikapi adanya isu penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, pengurus wilayah Komunitas Aktivis Muda Indonesia (KAMI) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Focus Group Discussion (FGD), di Star Coffee Jl. Jendral Sudirman, Mamuju, Sulbar.
Dalam pelaksanaan FGD, KAMI Sulbar mengangkat tema “Dengan Adanya Isu Penyesuaian Harga BBM Bersubsidi, Apa Solusi Pemerintah?”.
Ashari Rauf Ketua KAMI Sulawesi Barat menjelaskan, FGD yang dilaksanakan bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada semua pihak terkait isu kenaikan harga BBM. Juga pemahaman terkait solusi pemerintah dengan adanya isu tersebut.
“Sebetulnya tujuannya memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa dengan kenaikan harga BBM, begini loh solusi pemerintah”, kata Ashari saat diwawancara usai kegiatan, Kamis (1/9/22).
Menurut Ashari, ada solusi dari pemerintah, ketimbang Negara harus mengeluarkan anggaran untuk subsidi BBM, mending itu dialihkan ke bantuan sosial.
“Ternyata ada solusi pemerintah, ketimbang misalnya negara harus mengeluarkan anggaran sampai Rp504 triliun, mending itu ditarik kemudian itu dialihkan kepada bantuan agar tepat sasaran, salah satunya bantuan langsung tunai, kemudian bantuan bagi buru ataupun tenaga kerja”, sebut Ashari.
Baca juga : https://rakyatsulbar.com/2022/09/01/ipda-thomas-daniel-ditemukan-meninggal-dunia-di-ruang-kerjanya/
Lanjut “Saya kira itu akan menjadi solusi karena akan tepat sasaran ketimbang misalnya selama ini bahan bakar minyak subsidi itukan dinikmati oleh bisa jadi bukan haknya, sehingga tidak tepat sasaran”, sambungnya.
Ashari Rauf menyebut rencana kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM tidak akan membebani masyarakat. Asalkan pemerintah memberikan solusi terbaik kepada masyarakat sebelum mengambil kebijakan.
“Jadi saya kira dengan kenaikan harga BBM itu tentu justru tidak akan menyulitkan. Adapun misalnya akan berefek kepada kenaikan atau inflasi, kenaikan harga bahan pokok dan sebagainya, saya kira disitulah solusi yang diberikan oleh pemerintah. Dan bukan hanya pemerintah pusat tetapi pemerintah daerah bagaimana membuat, merancang suatu program ekonomi yang memang memberikan manfaat yang bagus kepada masyarakat, utamanya masyarakat menengah ekonomi ke bawah”, jelasnya.
FGD yang terlaksana di Star Coffee Mamuju, dengan menghadirkan Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Sulbar, Idham Halik selaku narasumber. Juga puluhan mahasiswa dan aktivis yang sempat hadir dalam kegiatan tersebut. (Mg2).
