MAKASSAR, RAKYAT SULBAR. COM – Partai Berkarya harus menelan pil pahit tidak lolos sebagai calon peserta Pemilu 2024 mendatang. Partai bentukan Tommy Soeharto itu hanya akan menjadi penonton setelah tidak lolos verifikasi administrasi KPU RI dan gugatannya ke Bawaslu kandas.
Padahal, pada Pileg 2019 lalu Partai Berkarya mampu mendudukkan 10 anggota DPRD kabupaten/kota di Sulsel. Pencapaian terbaik ialah di Pinrang. Berkarya mengunci 4 kursi dan berhak atas kursi Wakil Ketua DPRD Pinrang.
Kemudian di DPRD Pangkep 2 kursi, DPRD Makassar satu kursi, DPRD Tana Toraja 1 kursi, DPRD Bulukumba 1 kursi dan DPRD Jeneponto 1 kursi. Total ada 10 kursi yang diraih Partai Berkarya Sulsel di Pemilu 2019 lalu.
Kini Berkarya terancam ditinggal 10 legislatornya. Apalagi jika benar-benar partai besutan Muchdi PR itu tak ditetapkan menjadi peserta Pemilu 2024.
Ketua DPW Berkarya Sulsel, Ahmad Jaya Baramuli menegaskan masih menunggu keputusan resmi terkait tidak lolosnya Partai Berkarya pada tahapan verifikasi administrasi.
“Yang jelas kader Partai Berkarya masih menunggu final putusan. Jadi, belum ambil sikap pindah atau tidak,” ujarnya, Rabu (31/8).
Ahmad Jaya Baramuli menegaskan, pihaknya masih menunggu keputusan Bawaslu terkait gugatan tersebut. Dia menegaskan, pengurus dan kader Berkarya masih solid.
“Semua kader-kader Berkarya di Sulsel dan daerah lain, termasuk di DPRD masih tetap menunggu keputusan akhir dari Bawaslu,” tegasnya.
Sekertaris DPW Berkarya Sulsel, Ferdy M Andi Lolo mengatakan tak masalah jika ada legislator yang mau hengkang. Namun siap-siap juga diganti sebagai anggota dewan.
“Kalau anggota dewan nanti 1,5 tahun sebelum masa mereka berakhir. Dan akan di-PAW (pergantian antar waktu),” kata Ferdy.
Ferdy meyakini 10 legislator Berkarya di Sulsel masih setia. Dan tak akan kemana-mana sebelum ada keputusan final menyangkut keikutsertaan Pemilu 2024.
“Mereka semua menunggu keputusan KPU bulan Desember tentang penetapan peserta Pemilu 2024,” jelasnya.
Ketua DPD Partai Berkarya Makassar, Nasir Rurung tidak ingin terburu-buru mengambil langkah, meski sudah ada sinyal dari KPU partainya tak akan menjadi peserta pemilu 2024.
“Sampai hari ini saya masih kader dari Partai Berkarya, belum mengambil sikap, sebelum ada keputusan pasti dari DPP,” singkatnya.
Sebagai Ketua DPD Partai Berkarya Makassar, Nasir Rurung tak mau tergesa-gesa mengambil sikap politik. Ia pun tak memungkiri, telah ada yang menggodanya untuk segera berlabuh ke partai lain, demi bisa maju lagi sebagai caleg pada tahun 2024 mendatang.
“Sampai hari ini saya belum mengambil sikap, sebelum ada keputusan pasti dari DPP,” tegasnya.
Ia pun menyerahkan sepenuhnya kepada DPP Partai Berkarya sebelum ada keputusan final dari penyelenggara Pemilu tentang nasib partainya di tahun 2024 mendatang.
“Saya hanya bawa enjoy-enjoy saja. Kebetulan kan tahapan belum masuk, bacaleg juga masih berjalan. Verifikasi partai juga masih sementara berjalan. Bergantung kita kader bagaimana menyikapinya,” pungkas Nasir.
Anggota DPRD Partai Kabupaten Bulukumba, Ismail Yusuf mengaku masih setia dengan partainya meski sudah ada tawaran dari partai lain untuk bergabung.
“Sudah ada beberapa partai (menawarkan), tapi saya masih tetap di Berkarya,” katanya.
Dirinya pun menyebutkan jika saat ini masih menunggu kepastian dari partainya. Karena dirinya mendapatkan informasi jika Berkarya masih melakukan gugatan.
“Kita tunggu keputusan resmi DPP,” singkatnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Berkarya, Badaruddin Andi Picunang mempersilakan kader untuk bergabung ke partai politik (parpol) lain usai partai Berkarya gagal lolos mengikuti Pemilu 2024.
“Bagi insan politik untuk jadi penonton di pesta demokrasi rasanya tidaklah mungkin, pasti mereka akan mencari perahu atau partai untuk dapat menampung untuk menyalurkan hasrat dan aspirasinya,” kata Andi Picunang.
Andi mengatakan ditolaknya gugatan administrasi pendaftaran Partai Berkarya oleh Bawaslu pada Jumat (26/8) lalu telah membuat Berkarya akan menjadi penonton di 2024.
“Tentunya tidak ada paksaan bagi mereka untuk bertahan di Berkarya atau bergeser ke partai tertentu, tergantung kebutuhan dan keinginan masing-masing,” pungkasnya.
Pengamat politik Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Andi Luhur Prianto mengatakan jalan sejarah elektoral Partai Berkarya berhenti di Pemilu 2024.
Dimana kata dia partai bentukan Tommy Soeharto ini menyerupai sejarah Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) yang didirikan Siti Hardijanti Hastuti Indra Rukmana atau dikenal Mbak Tutut dan Mantan Mendagri RI, Hartono.
Dirinya menyebutkan Partai Berkarya terlalu banyak menghabiskan energi dan sumberdaya organisasi pada konflik internal dan dualisme kepengurusan.
“Konsolidasi organisasi tidak berjalan sehat. Gejala kemunduran terlihat pasca Pemilu 2019. Para fungsionaris partai banyak yang mundur dan berdiaspora ke partai-partai lain. Terutama di tingkat kepengurusan wilayah dan cabang,” ujarnya.
Untuk anggota legislatif di tingkat daerah, sebaiknya tidak usah reaktif pindah partai.
“Sebaiknya menimbang-nimbang kekuatan dan tingkat persaingan Dapil, termasuk persaingan internal partai yang akan dipilih. Penjajakan partai-partai potensial tetap perlu terus dilakukan. Tetapi masa penetapan DCS atau DCT merupakan momen yang paling tepat menentukan partai yang akan dikendarai di Pileg 2024 nanti,” tutupnya.
(Fahrul-Yadi/ Rakyatsulsel)
