MAMUJU, RAKYATSULBAR. COM – Forum Masyarakat Melawan melakukan aksi di depan Kantor Gubernur Sulbar, hingga ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar, Rabu (31/8/22).
Aksi tersebut, menyikapi soal penyelesaian pembayaran ganti rugi lahan di Bandara Tampa Padang Mamuju yang sampai saat ini masih ada 16 lahan warga yang belum dibayarkan. Jika tuntutan tersebut tidak diindahkan, Forum Masyarakat Melawan akan melakukan penutupan bandara.
Setelah melakukan aksi di depan kantor Gubernur Sulbar, meminta untuk PJ Gubernur Sulbar untuk menemuinya, namun dikarenakan PJ Gubernur tidak ada di tempat sehingga massa aksi tersebut bertolak ke DPRD Sulbar.
Massa aksi tiba di DPRD Sulbar langsung diterima oleh Anggota DPRD Sulbar H. Damris, dan melakukan sering di Rumah Aspirasi Rakyat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Sulbar Sukri Umar dan dihadiri oleh pihak Dinas Perkim Sulbar.
Korlap, Darson menyatakan, hasil pertemuan dengan DPRD Sulbar, dan pihak DPRD Sulbar akan kembali penjadwalan ulang pertemuan dengan menghadirkan Sekda Sulbar dan juga PJ Gubernur untuk membahas pembebasan lahan di Bandara Tampa Padang Mamuju.
“Kami tadi sudah melakukan sering dengar pendapat, dan pihak DPRD Sulbar akan kembali penjadwalan ulang pertemuan ini, dan nantinya dalam pertemuan tersebut akan di hadirkan Sekda dan PJ Gubernur Sulbar,”terang Darson.
Diketahui, massa aksi tersebut akan berencana menutup sementara bandara Tampa Padang Mamuju jika persoalan ini belum selesai.
“Soal penutup Bandara, mungkin kami akan komunikasikan dan rapatkan kembali masalah penutupan, dsn langka – langka selanjutnya,” jelas Darson.
Padahal kita ketahui, besok merupakan penerbangan perdana Pesawat Susi Air, dengan rute Kalimantan Mamuju, dan ada ancaman penutupan.
Menanggapi soal itu, Ketua Komisi III DPRD Sulbar Sukri Umar, berharap dan memastikan, penerbangan besok itu berjalan dengan baik dan berkaitan soal keamanan di Bandara, itu menjadi urusan oleh pihak pengaman dalam hal ini Kepolisian.
Menurut Sukri, soal tuntutan masyarakat itu bisa segera di akomodasi oleh pemerintah provinsi Sulawesi Barat sesuai dengan kewenangan mereka.
” Insyaallah, karena tadi belum ada penyelesaian kompresi, karena tentu kita semua harus ketemu dulu dengan pak PJ Gubernur, dan apapun namanya beliau yang punya kapasitas berkaitan dengan alokasi anggaran untuk pembebasan lahan masyarakat yang selama ini terganggu akibat adanya bandara yang ada di bawah ini,” terang Sukri Umar.
Lanjut, ” Insyaallah satu dua hari ini akan berkoordinasi, dan mudah mudah- mudahan ada segera jawaban dari pak PJ Gubernur, berkaitan dengan persoalan teman-teman mahasiswa dan masyarakat yang disampaikan kepada kami,” sambung Sukri Umar. (*)
