JAKARTA, RAKYAT SULBAR.COM – Bersih-bersih di internal Polri dihembuskan Komisi III DPR RI saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Sejumlah Anggota Komisi III DPR RI meminta Jenderal Listyo Sigit melakukan Reformasi di tubuh Polri usai kejadian skenario busuk Ferdy Sambo terbongkar. Termasuk soal dinasti kekaisaran di internal yang disebut dipimpin Irjen Ferdy Sambo.
Dalam silsilah itu, Irjen Ferdy Sambo sekaligus suami Putri Candrawathi digelari Kaisar Sambo dan bisnis judi online disebut Konsorsium 303.
Dalam Konsorsium 303, selain Irjen Ferdy Sambo, ada pula nama perwira tinggi Polri lainnya yang disebut terkait dengan bisnis judi online di Tanah Air. Anggota Komisi III DPR RI asal Sulawesi Selatan, Supriansa Mannahawu tidak percaya terhadap kebenaran Konsorsium 303 Kaisar Sambo.
Supriansa Mannahawu berpandangan, grafik “Konsorsium 303 Kaisar Sambo gerakan oknum pihak luar memecah belah institusi kepolisian.
Mantan Wakil Bupati Soppeng itu meyakini ada gerakan oknum pihak luar berupaya memecah institusi kepolisian.
“Mungkin itu berupaya memecah belah institusi kepolisian. Saya meyakini itu, Pak. Karena saya yakin kalau orang katakan ini jangan-jangan dari dalam, saya katakan ini dari luar untuk memecah di dalam. Saya masih lihat persatuan di kepolisian masih utuh, rakyat menunggu jari-jarinya kepolisian,” kata Supriansa Mannahawu di gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu (24/8/2022).
Politisi Partai Golkar itu meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meluruskan informasi grafik “Konsorsium 303 Kaisar Sambo” yang beredar luas di masyarakat.
“Saatnya kepolisian bersih-bersih, bersihkan semua diagram-diagram, ada ini, saya tidak percaya bahwa itu ada,” kata Supriansa Mannahawu.
Dalam kesempatan itu, Supriansa Mannahawu mendorong Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan bersih-bersih di lingkup internal Polri.
Supriansa Mannahawu mengatakan, waktunya Polri melakukan pembuktian untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir J dan oknum polisi yang terlibat.
Menurutnya, semua oknum polisi yang terlibat diproses pidana jika melakukan unsur pidana, bukan sebatas sanksi etik.
“Lakukan Pak, jika memang anggota yang terlibat masih layak dijatuhi pidana, bukan hanya kode etik. Saya berharap penerapan-penerapan semua yang terlibat. Ini saatnya membangun kesan baik karena Bapak masih menjabat insya Allah masih panjang,” kata Supriansa.
“Ini kesempatan membawa institusi Polri posisi paling dipercaya oleh masyarakat,” kata Supriansa.
Sementara Anggota Komisi III DPR RI Eva Yuliana meminta kapolri Jenderal Listyo Sigit menjadikan peristiwa Irjen Sambo sebagai momentum berbenah atau mereformasi Polri.
“Salah satunya adalah mereformasi. Evaluasi internal Polri jadi Polri yang lebih baik, lebih bermanfaat untuk masyarakat,” ucapnya, Rabu (24/8/2022).
Ia berharap, kejadian Irjen Ferdy Sambo tersebut tidak terulang kedua kalinya di tubuh Polri. “Setelah ini jangan ada lagi Komando yang lain. Bapak adalah satu-satunya Komando yang harus diikuti di tingkatan atas sampai bawah,” jelasnya.
Politisi NasDem ini juga meminta kapolri Sigit agar jaringan Judi Online 303 dibabat habis sampai ke akar akarnya. Kendati demikian, anggota DPR yang berparas cantik itu juga mengapresiasi ketegasan kapolri dalam memberantas judi online.
“Berikutnya saya salut dengan Bapak. Dengan ketegasan Bapak dalam membersihkan jaringan judi 303, dalam hal ini tidak bisa dalam sekejap,” katanya.
Dari peristiwa Irjen Ferdy Sambo dan beredarnya isu jaringan 303 kaisar Sambo. Eva meminta agar mengambil hikmah dari kejadian peristiwa Irjen Ferdy Sambo tersebut.
“Kejadian tidak mungkin datangnya ujug-ujug atau tiba-tiba,” tuturnya.
Anggota Komisi III dari PDIP, Trimedya Panjaitan juga menyinggung Reformasi di tubuh Polri usai mencuatnya kasus pembunuhan Brigadir Joshua oleh Ferdy Sambo.
Dia meminta kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan bersih-bersih untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.
“Polri melakukan bersih-bersih, kalau saya mengusulkan tadi juga sebagian menyampaikan kalau ada antek-antek Sambo dipinggirkan bukan disikat,” kata Trimedya.
“Kalau ada yang tidak merah putih dengan kapolri tidak mendukung kepemimpinan saudara kapolri, pinggirkan juga,” kata Trimedya lagi dalam Rapat Kerja Komisi III itu.
Dia meminta agar Listyo tidak ragu-ragu untuk melakukan hal tersebut. Bahkan, kepada seniornya sekalipun di kepolisian. “Saudara kapolri ini sangat didukung oleh masyarakat, sangat didukung oleh Presiden, dan sangat didukung oleh Komisi III,” katanya.
Adapun Kapolri Listyo Sigit Prabowo dalam RDP itu menegaskan, Polri transparan dalam kasus penenbakan Brigadir J atau Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. “Polri transparan dalam kasus ini,” kata Listyo Sigit.
Ia mengatakan bahwa Kapolri berkomitmen membuka kasus ini secara terang benderang dan secara ilmiah.
Terpisah, Pakar Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Prof Aminuddin Ilmar juga mendukung Polri untuk bersih-bersih di internalnya setelah terbongkarnya kasus tewasnya Brigadir J.
Oleh karena itu, lanjutnya, kasus Ferdy Sambo menjadi momentum bagi Polri untuk mengusut sampai ke akar-akarnya. Menurutnya, dengan memecat atau memberikan sanksi terhadap oknum tersebut maka ke depan Polri benar-benar bersih dan dicintai masyarakat.
“Karena kasus Ferdy Sambo ini telah menurunkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap polisi dengan banyaknya drama-drama yang terungkap,” ujarnya.
Soal Diagram Kekaisaran Sambo
Sebelumnya diberitakan, diagram kekaisaran Irjen Ferdy Sambo yang belakangan ramai beredar di media sosial dibentangkan dalam rapat Komisi III DPR RI bersama Kompolnas.
Anggota Dewan ramai-ramai minta penjelasan kepada ketua Kompolnas Mahfud Md sebagai yang pertama menyebut adanya ‘Kerajaan Sambo’ di institusi Polri.
Hal itu awalnya dibuka oleh anggota Komisi III DPR Faksi PDIP Arteria Dahlan yang sampai membawa diagram kekaisaran Ferdy Sambo dalam rapat bersama Mahfud Md. Tidak hanya satu, Arteria mengaku membawa banyak diagram terkait kekaisaran Ferdy Sambo.
“Berikutnya mengenai kerajaan Sambo sangat berkuasa seperti mabes dalam mabes, layaknya kerajaan internal mabes seperti sub-mabes. Saya ingin tanyakan ini kaitan dengan tugas Kompolnas. Ini diagram kaisar Sambo ini nanti kami minta penjelasan, bener nggak sih, nih,” kata Arteria dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Kompolnas, LPSK, dan Komnas HAM di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/8).
Arteria sambil menunjukkan lembaran yang berisi diagram kekaisaran Sambo. Ada beberapa lembar yang terlihat. “Ini diagram pertama, kemudian diagramnya banyak, Pak, diagram kedua ada lagi,” kata Arteria.
(Rakyatsulsel.co)
