MAKASSAR, RAKYATSULBAR.COM– Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Makassar meluapkan rasa kekecewaan. Mereka para wakil rangkat yang terhormat itu merasa tak dihargai.
Pasalnya, pihak Pemprov Sulsel serta Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan (BPKA) Sulsel mengabaikan undangan resmi pada wakik Rakyat terhormat itu, untuk membahas kesepakatan jalur kereta api. Apakah Eleveted (layang) atau At Grade (darat).
“Tentu kecewa. Kami sangat sayangkan forum resmi RDP ini tidak hadir perwakilan Pemprov dan pihak Perkereta Api Sulsel. Padah kita mau cari solusi,” keluh Ketua komisi C, Sangkala Saddiko di DPRD Makassar, Jumat (12/8/2022).
Politisi PAN itu menegaskan bahwa. Sebenarnya sikap komisi C DPRD dalam persiapan ini sudah diatur sedemikian rupa.
Kenapa ini dilaksanakan karena memang permintaan langsung dari pihak pengelola kereta api dengan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan.
“Namun kami merasa sedikit kecewa karena kami telah mengundang beberapa instansi di jajaran pemerintah kota. Namun pihak pengelola KA dan Pemprov Sulsel yang lebih mengesankan lagi ada satu orang Sulsel absen,” jelasnya.
Dengan demikian, kata dia, apa yang dikonsepkan RDP hari ini terkait dengan wacana pembangunan kereta api yang ada perselisihan pendapat tentang elevated atau At Grade.
Sasaran yang ingin dicapai oleh DPRD kota Makassar khususnya komisi C adalah bagaimana mencari solusi. Karena ada informasi dari pemerintah kota bahwa pembangunan rel kereta api itu ada kesepakatan awal yaitu elevated.
“Inilah kita mau pertemukan antara bagaimana pendapat awal pemerintah provinsi dan pengelola karena adanya kesepakatan sebelumnya. Komisi C tidak tahu sehingga menggagas acara hari ini untuk mempertemukan kedua pihak mencari solusi apakah landid atau elevated yang bisa dilaksanakan,” jelasnya.
Ketidak hadiran pihak Pemprov dan KA. Dinilai menjadi catatan bagi DPRD bahwa pemerintah Provinsi bisa menjelaskan terkait rencana dan agenda rapat hari ini.
“Tadi ada perwakilan Diahub Sulsel, tapi pulabg sebelum mulai. Ternyata dia pun pergi tanpa ada izin dari kita. Sebenarnya komisi C ini kami sangat kecewa dengan ketidakhadiran mereka,” terangnya.
Dia kuakit, jika berlarut-larut perbedaan pandangan. Maka anggaran bisa dikembalikan ke pusat.
Terkait dengan alokasi anggaran yang 1,2 T itu sebenarnya memang pemerintah kota Makassar sangat respon.
“Silakan difungsikan yang penting kesepakatan awal yang pernah disepakati itu yang dilaksanakan,” jelasnya.
Dia menegalsan, dampak jika tidak ada kesepakatan sangat memungkinkan. Maka dari itu, inilah yang ingin dituntaskan sebenarnya. Jangan ada perselisihan pendapat.
“Kita harus bertemu. Kalau dikatakan elevated tidak bisa, landid tidak bisa, apa solusinya. Jadi makanya di sini harus dipertemukan. Alasannya Pemprov dan KA tidak hadir. Tidak ada informasi ke kami. Tadi saya mau minta penjelasan kesepakatan awal bagaimana rencana kerja bagaimana,” pungkasnya.
Di lokasi yang sama, salah satu anggota DPRD kota Makassar asal fraksi NasDem, Supratman juga menyampaikan rasa kekecewaan.
Ia menyampaikan curhatnya bahwa DPRD Makassar hanya ingin memfasilitasi untuk mencari solusi. Hal ini tak ada kaitan dengan isu politik, sehibgga tak perlu dikuatirkan.
“Paling tidak hargai undangan kami, kami ini berniat baik untuk memfasilitasi terkait dengan pengelola kereta api, Pemprov Sulsel ke Pemkot,” katanya.
Dikatakan, politik ini tidak boleh berkepanjangan, karena yang dirugikan adalah masyarakat. Ada anggaran yang semestinya harus berjalan di Makassar, tiba-tiba harus dikembalikan, sangat disayangkan jika hal itu terjadi.
“Makanya hari ini kami mengundang semua stakeholder yang ada hubungannya dengan pembangunan rel kereta api, tapi apa ada yang hadir hanya dari Makassar semua yang hadir dan lengkap,” tuturnya.
Maka sangat disayangkan, jika pihak Dinas Provinsi dan pengelola keterapi tidak hadir. Ada dari Dinas perhubungan Sulsel tapi hanya datang tanda tangan, setelah itu tidak orangnya.
Cukup sampai disitu tidak usah berpolemik lagi terkait kereta api. Kalau mau bangun ya bangun sesuai dengan keinginan kota makassar. Kalau tidak mau kembalikan saja itu anggaran, tidak apa-apa.
“Dampak dikembalikan? tidak ada masalah. Kalau misalnya hanya sampai di Kabupaten Maros ya maros saja. Kita ke Maros naik kereta api. Dampak panjang jika dikembalikan, proyek nasional terancam tak dapat Makssar,” terangnya.
“Saya pikir yang rugi juga dari pengelola kereta api kalau dia tidak masukkan stasiunnya ke Makassar. Karena pastinya juga kan pusat dari pada pemudik atau yang mau naik kereta pasti di Makassar. Na kalau tidak mau mereka rugi,” sambung Supra.
(Yadi)
