MAMUJU, RAKYATSULBAR.COM – Fraksi Partai NasDem meminta agar hasil asesmen pejabat eselon II dan III yang dilakukan oleh Pj Gubernur Sulbar disampaikan ke DPRD atau ke publik.
Hal itu sebagai bahan pengawasan dan perbandingan, sehingga dalam penempatan jabatan nantinya dapat menjadi bahan evaluasi.
“Kami sadar tidak ada kewenangan dari DPRD dalam penentuan jabatan. Namun titik kritisnya adalah hasilnya bisa diakses secara terbuka sehingga DPRD dan publik punya standar nilai atas hasil asesmen,” kata Sekretaris Fraksi NasDem DPRD Sulbar, Muh. Hatta Kainang, Kamis, (11/8/2022).
Menurut dia, hasil asesmen pejabat bukan hal yang rahasia. DPRD perlu mengetahui proses tersebut karena menggunakan APBD.
Reformasi birokrasi, lanjut Hatta, dimulai dari ASN yang berkompeten dan keterbukaan manajemen.
“Publik Sulbar sangat kritis sehingga perlu ada keterbukaan hasil. Yang di-asesmen pun berharap nilai dan hasil dapat diakses sehingga tercipta keadilan,” terang Hatta.
Hatta Kainang mengatakan, hal tersebut bisa menjadi motifasi bagi para ASN di Sulbar.
“Sehingga faktor kedekatan bukanlah hal yang utama untuk menduduki jabatan namun kompetensi adalah syarat utama,” jelasnya.
Penulis : Musraho
