MAMUJU, RAKYAT SULBAR.COM – Anggota DPRD Sulbar H.Damris, soroti Aktivitas bongkar muat CPO di pelabuhan Babana Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju Tengah.
Menurut H.Damris, pelabuhan Babana dibangun oleh pemerintah pusat tentu ada keterlibatan provinsi karena wilayahnya, jadi ia juga sebagai Anggota DPRD tentu ada keterlibatan pengawasannya.
“Kalau itu pelabuhan Babana itukan kementerian yang punya, walaupun provinsi ada keterlibatannya karena wilayahnya, jadi kami begitu kami di DPRD ada keterlibatan pengawasannya,” kata H.Damris.
Baca juga : https://rakyatsulbar.com/2022/08/01/saat-kunker-ajbar-sampaikan-kerja-dpd/
Di menyebutkan semua perusahaan seharusnya memiliki pelabuhan tersendiri untuk bongkar muat CPO dan karnel.
“Jadi saya melihat di bawah itu semua perusahaan seperti PT. Astra dan PT. Unggul itu punya pelabuhan tersendiri,” terang H. Damris.
Dia menambahkan, sekarang pelabuhan PT. Triniti, PT. Wahana dan Global, sejak adanya pabrik disitu mereka justru menggunakan pelabuhan Babana untuk bongkar muat CPO.
“Kadang kita juga bertanya, kenapa pelabuhan Babana itu menjadi Pelabuhan perusahan untuk bongkar muat CPO, karena yang kita tau pelabuhan di situ untuk pelabuhan kapal penumpang,” ujarnya.
Olehnya itu, H.Damris berharap agar proses bongkar muat CPO di pelabuhan tersebut setidaknya diketahui oleh pemerintah pusat.
“Kita harapkan kalau memang perusahaan harus bongkar muat di situ harus diketahui pemerintah pusat, apakah di izinkan atau tidak. Saya harapkan perusahaan itu harus punya pelabuhan tersendirinya agar tidak mengganggu kapal-kapal penumpang yang bersandar di situ,”harap H.Damris.
Lanjut “Kalau memang perusahaan itu tidak punya pelabuhan sendiri jangan muat di situ, karena itu bukan pelabuhan untuk perusahaan, karena hampir setiap bulan kapalnya di situ untuk muat Kernelnya dan CPO,” tegas H.Damris.
Kata H.Damris, jadi ketika kita berbicara soal regulasi jelas itu salah karena bukan peruntukan itu kalau perusahan melakukan bongkar muat di situ. Tutupnya.
Penulis: Musraho
