POLMAN, RAKYATSULBAR.COM – Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menahan laju deforestasi, apabila dikelolah dengan baik serta sesuai aturan.
Hal itu disampaikan Suhardi Duka, ditemui usai membuka Bimtek Pengelolaan HHBK pada KTH (Kelompok Tani Hutan) di KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) Mapilli kerja sama Kementerian LHK dengan Komisi IV, DPR RI. Hotel Ratih Polewali, Minggu (24/7/2022).
Kata SDK sapaan Suhardi Duka.Bimtek ini salah satu cara mengembangkan dan mengelola hasil hutan bukan kayu tanpa harus merusak.
“Kita harus menjadi rahmat seluruh alam, Rahmatan Lil’alamin, caranya dengan menjaga ini alam. Karena sepandainya manusia belum ada yang bisa menciptakan hutan beserta isinya dengan keseimbangan yang ada didalamnya,” kata SDK.
Apalagi terhadap tambang, kata SDK, setelah terpilih menjadi anggota DPR RI di Komisi IV yang berhubungan dengan kehutanan, ia menemukan banyak fakta ternyata tambang itu tidak baik dan merusak alam.
“Era perang siapa negara yang memiliki persenjataan dan militer banyak itulah yang kuat, bahkan menjadi negara penjajah dan sampai negara kita juga dijajah. Setelah merdeka negara yang kuat yang memiliki energi seperti negara timur tengah. Kedepannya siapa daerah dan negara yang menguasai pangan dialah negara hebat. Kita bersyukur Polman surplus pangan, maka banggalah kita. Selanjutnya siapa yang akan mengelola dengan baik. Kalau salah urus tidak ada harapan,” ucapnya.
“Ikutilah Bimtek ini dengan baik, sehingga paham pengelolaan hasil hutan bukan kayu, sehingga bernilai ekonomis dan meningkatkan kesejahteraan,” tutur SDK.
Sementara itu, Samsul Samad berterima kasih kepada Suhardi Duka dan Kementerian atas ilmu yang diberikan kepada masyarakat. Ia meyakini Bimtek itu sangat penting bagi masyarakat di Polman.
“Sejak beliau di DPR RI, Alhamdulillah ada banyak bantuannya. Ini bukan karena beliau DPR RI tapi sejak jadi Bupati, karena dia paham betul kebutuhan masyarakat,” kata Syamsul Samad.
Mewakili Kepala BPHP Wilayah XIII Makassar Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari. Sugeng mengatakan, kegiatan Bimtek ini bentuk sinergis Suhardi Duka selaku anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Demokrat dengan kementerian, guna merespon dan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh para pelaku pemungut hasil hutan bukan kayu yang telah memiliki perijinan yang sah di daerah pemilihan beliau.
“Hasil hutan bukan kayu merupakan hasil hutan yang diyakini memiliki potensi sangat besar untuk menunjang pendapatan negara dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar apabila dikelola dengan baik dan benar,” kata Sugeng.
Selain itu, pemungutan dan pemanfaatannya dilakukan secara terukur dan terencana tidak berdampak merusak lingkungan maupun hutan itu sendiri.
“Kami berharap melalui bimbingan teknis ini bapak ibu kelompok tani dapat semakin baik dalam melakukan pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan bukan kayu yang pada akhirnya juga berdampak baik bagi pengelolaan hutan lestari sehingga dapat memenuhi cita-cita hutan lestari,” Imbuhnya. (Iyu)
