POLMAN, RAKYAT SULBAR.COM — Ketua DPRD Polman Jupri Mahmud, angkat bicara terkait tudingan yang dilontarkan Pihak keuangan Pemkab Polman, bahwa pencairan tunjangan kinerja( Tukin) atau tambahan penghasilan Pegawai ( TPP) lambat cair, dikarenakan pihak DPRD Polman tidak melakukan pembahasan dan pengesahan anggaran sehingga TPP lambat terbayarkan.
“Ini harus di klarifikasi terkait tudingan Pihak keuangan Pemkab Polman bahwa kami di DPRD yang menghambat pencairan TPP ASN, terkhusus saya pribadi ( red ketua DPRD) , dan itu tidak benar,”terang Ketua DPRD Polman.
La juta ” Bahkan saya dituding bahwa dokumen keuangan sudah ada di meja Ketua DPRD dan saya harus hadirkan Bupati Polman, namun setelah Bupati hadir, saya tidak tanggapi, itu sama sekali tidak benar dan itu tidak pernah terjadi kordinasi antara DPRD dan keuangan Pemkab Polman, kok kami di tuding menghambat makanya Bendahara bendahara OPD lain emosi nya ke kami ini yang harus diluruskan.” Jelas Jupri Mahmud yang ditemui usai pertemuan dengan pihak keuangan Pemkab Polman, Kamis (30/6/2022)
Lanjut Jupri, dengan adanya pertemuan ini yang dihadiri oleh Asisten III membidangi keuangan dan kepala bidang anggaran kami panggil untuk memberikan klarifikasi terkait tudingan itu.
“Kami ini dirugikan dan ini namanya pencemaran nama baik lembaga, sehingga kami harus mendengarkan klarifikasi dari pihak keuangan. Dan kita tau sendiri bahwa ini masalahnya semua daerah bukan cuma di Polman saja apalagi mereka baru mau bersurat ke DPRD terkait pencairan TPP,” tegas Ketua DPRD Polman.
Sambung ” Memang pencairan TPP itu diatur di PP 12 pasal 58 bahwa harus mendapatkan persetujuan dari DPRD melalui rekomendasi dan ini sementara akan dikomunikasikan dengan kementerian ,” katanya
Sementara itu Kepala badan keuangan ( Bakeu) Pemkab Polman Mukim, menjelaskan bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan statement atau tudingan yang mengatakan bahwa DPRD yang menghambat pencairan TPP atau tunjangan kinerja.
“Kami tidak pernah mengeluarkan statement bahwa gara-gara DPRD sehingga pencairan TPP lambat, tapi saya tidak tau kalau ada keuangan lain, inikan banyak keuangan, ada keuangan OPD- OPD, ini kita tidak tau. Yang jelas pihak keuangan Pemkab Polman tidak pernah mengeluarkan statement seperti itu. Dan sementara ini masalah TPP masih menunggu rekomendasi dari Pusat itu aja., ” tegas Mukim.
(M1)
