Serikat DPN Perkasa Apresiasi Surat Tanggapan Balai Prasarana dan Permukiman Wilayah Sulbar

  • Bagikan

MAMUJU, RAKYATSULBAR.COM – Koordinator Bidang Advokasi Konstruksi PBW Serikat DPN Perkasa Sulawesi Barat Riadi Syam mengapresiasi surat tanggapan Balai Prasarana dan Permukiman Wilayah Sulawesi Barat (Sulbar), tentang hasil investigasi yang telah dilakukan oleh lembaganya.

 

Surat tanggapan itu merupakan respon setelah sebelumnya, PBW Serikat DPN Perkasa Sulbar tanggal 22 Mei 2022 melayangkan surat ke Balai Prasarana dan Permukiman Wilayah Sulawesi Barat tentang temuan hasil investigasi yang dilakukan DPN Perkasa Sulbar ke sejumlah pembangunan sekolah menggunakan dana APBN.

 

Apresiasi itu datang lantaran surat tersebut telah menyebut upaya yang akan dilakukan dalam rangka mematuhi undang – undang nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi.

 

“Tentu kita memberi apresiasi kepada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Barat yang telah menindak lanjuti apa yang menjadi temuan dalam investigasi kami,” kata Riadi Syam. Jumat (10/6/2022).

 

Kata Riadi, dalam surat tertanggal 7 Juni 2022, pihak Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Barat telah menyampaikan instruksi kepada kontraktor pelaksana untuk segera melalukan sertifikasi dalam rangka pemenuhan persyaratan sertifikat kompetensi kerja.

 

“Terhadap tenaga kerja konstruksi yang ditemukan di lapangan,” terang Riadi.

 

Tak hanya itu, Riadi mengungkapkan bahwa pihak balai juga menyampaikan, telah memerintahkan konsultan manajemen konstruksi untuk lebih ketat dalam melakukan pengawasan penggunaan alat pelindung diri (APD)

 

Meski demikian, Kata Riadi tentu DPN Perkasa akan tetap melalukan pengawasan secara simultan selama proses berjalannya proyek di sejumlah titik yang ada di Sulawesi Barat.

 

“Ya kita tunggu langkah kongkrit dari pihak Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Barat untuk taat kepada aturan undang – undang No. 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, dan tentunya DPN Perkasa akan tetap melalukan pengawalan hingga bukan tidak mungkin kami akan tetap turun kelapangan memonitoring langsung pekerjaan yang ada,” simpul Riadi. (Iyu)

  • Bagikan