MAMUJU, RAKYATSULBAR.COM– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar), baru saja menerima wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2021, yang dilaksanakan di Kantor DPRD Sulbar, Jln. Pattana Endeng, Mamuju. Pada, Senin (23/5).
Dalam WTP itu, Pemprov Sulbar juga mendapatkan sejumlah catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Barat.
Kepala kantor BPK Perwakilan Sulbar, Hery Ridwan menyebut, catatan itu berupa adanya pegawai telah meninggal masih mendapatkan gaji, pekerjaan terlambat selesai tidak didenda, lemahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta angka kemiskinan yang masih tinggi.
“Itu tentu saja mengurangi pendapatan daerah, seperti beberapa pekerjaan yang harusnya didenda tetapi tidak didenda, gaji pegawai yang telah wafat masih berjalan. Untuk itu perbaikan kita beri waktu 60 hari sejak hari ini,” jelasnya.
Wakil ketua DPRD Sulawesi Barat, Abdul Halim turut berkomentar, kepada awak media menyebut sejumlah sektor memang masih lemah, khusus angka kemiskinan dan angkah IPM yang dibawah standar nasional.
“Untuk WTP kita apresia Pemprov, menjaga pencapaiaj itu 8 kali berturut-turut tidak mudah. Tetapi sejumlah hal perlu menjadi catatan, seperti yang di katakan BPK hal itu perlu segera dibenahi,” katanya, Rabu (25/5/2022).
Abdul Halim menyebut, sebagai mitra penyelengara pemerintahan daerah, DPRD siap membangun sinergi dan mendorong perbaikan diberbagai aspek yang masih kurang.
“Terkait tenggak waktu 60 hari yang diberikan BPK, kita dari DPRD siap menjadi mitra untuk Pemprov Sulbar,” ungkapnya.
Sejumlah catatan BPK itu, langsung direspon Pj Gunernur Sulawesi Barat, Akmal Malik, ia menyebut akan segera melakukan evaluasi dan secepatnya menyelesaikan catatan tentang laporan keuangan dari BPK.
“Ini langsung kita respon dan akan segera di evaluasi, target kita rampung secepatnya,” tegasnya. ( Iyu)
