MAMUJU, RAKYATSULBAR.COM— Dalam rangka penguatan peran mahasiswa terhadap pendidikan politik dan pengawasan partisipatif, Bawaslu Sulbar menjalin kerjasama dalam bentuk Nota Kesepahaman bersama Universitas Tomakaka dan Universitas Muhammadiyah Mamuju.
Kegiatan tersebut digelar di Aula Lantai 3 Bawaslu Sulbar. Yang menjadi spesial karena bertepatan dengan peringatan HUT Bawaslu ke-14 yang jatuh pada hari ini, Sabtu (9/4/2022)
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Sulbar, Kepala Sekretariat Bawaslu Sulbar, Rektor Universitas Tomakaka, Rektor Universitas Muhammadiyah Mamuju, Ketua, Anggota, Kepala/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten secara daring, serta para pejabat struktural dan fungsional Bawaslu Sulbar.
Hal itu, Ketua Bawaslu Sulbar, Sulfan Sulo, mengatakan dalam peningkatan pengawasan partisipatif, Bawaslu perlu menggandeng Kampus karena Kampus merupakan laboratorium awal untuk mendorong demokratisasi melalui proses pemilu.
“Kita berharap melalui kerjasama ini makin memperkuat fungsi kita masing-masing dalam mewujudkan demokrasi maju,” kata Ketua Bawaslu Sulbar, Sulfan Sulo
Sulfan juga berharap melalui kerjasama tersebut tercipta sinergitas dalam mendorong pengawasan pemilu partisipatif yang lebih baik lagi.
“Selain itu, melalui ikhtiar bersama ini, kita makin intens berkomunikasi dalam melakukan penguatan di masyarakat,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama pula, Rektor Universitas Tomakaka, Sahril, menuturkan pihaknya telah mengambil bagian dalam rangka melakukan pendidikan ke masyarakat secara khusus dalam mewujudkan pemilu yang jujur dan adil.
“Semoga ke depan, Bawaslu dapat hadir dikampus, membuat ruang-ruang diskusi untuk bersama-sama menjaga agar demokrasi di negara ini dapat semakin baik lagi,” harap Sahril.
Sementara itu, Rektor Universitas Muhammadiyah Mamuju, Muh. Tahir, menjelaskan melalui Nota Kesepahaman ini akan dilakukan kolaborasi maupun sinergi untuk bersama-sama memajukan demokrasi yang secara khusus meningkatkan kualitas pemilu di provinsi Sulawesi Barat.
“Sebagaimana isi dari Nota Kesepahaman ini yaitu menguatkan peran kampus dalam pendidikan politik dan peningkatan pengawasan partisipatif,” kunci Tahir.
(Hms/Sdr)
