POLMAN, RAKYATSULBRA.COM–Dewan Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar menerima sejumlah keluhan dari orang tua siswa terkait seragam sekolah yang sudah terbayarkan dari tahun 2019 namun sampai sekarang tak kunjung dibagikan ke siswa.
Salah satu orang tua siswa (i) sekolah di SDN 017 Manding yang enggan disebutkan namanya mengaku baju seragam anaknya (baju muslim) belum diterima padahal anaknya sudah kelas 3 sementara ia sudah melunasi seragam tersebut saat mulai aktif sekolah.
“Baju seragam muslim perempuan yang dari kelas 1 sampai kelas 3 belum dapat sampai sekarang padahal sudah lunas semua dibayar dua tahun lalu, ” ujarnya.
Selain baju seragam muslim, ada juga orang tua lainnya yang mengadukan belum dapat baju batik. sementara mereka sudah membayar Rp. 750.000 lengan pendek dan Rp. 800.000 bagi siswa memakai lengan panjang yang terdiri dari baju putih, baju pramuka, baju batik, baju olahraga dan baju muslim.
“Yang dibayar itu Rp.750.000 per siswa tapi yang pakai lengan panjang Rp.800.000 itu sudah lengkap baju pramuka, baju putih, baju batik, baju olahraga sama baju muslim tapi baju muslimnya sampai sekarang belum. Dan ada sebagian yang belum dapat baju batik seperti ibu ini,” katanya sambil menunjuk ke arah ibu satunya.
Tak hanya itu, ibu yang ketiga malah mengeluhkan bantuan PIP yang diterima anaknya yang katanya ada potongan Rp.50.000 per siswa satu kali pencairan.
Menanggapi permasalahan tersebut, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Polman Mukhlis Hannam mengatakan akan melakukan rapat internal terlebih dulu untuk mencermati dan menyikapi kasus seperti ini lalu menindaklanjuti.
“Kita harus konfirmasi dulu ke pihak sekolah bagaimana kronologinya kenapa sampai sekarang masih ada yang belum dibagikan,” ungkap Mukhlis Hannam.
Sementara itu, terkait bantuan PIP kata Sekretaris Dewan Pendidikan Kallang Marzuki menuturkan bukan hanya satu sekolah yang mengadukan tentang pemotongan, ada beberapa sekolah dan itu akan menjadi tugas Dewan Pendidikan meluruskan apa yang perlu diluruskan di Dunia Pendidikan.
“Sehingga kita nanti pertanyakan dananya itu lari kemana apakah orang yang mengurus saja atau ad pihak lain atau montoknya ada di sekolah, supaya pendidikan ini tidak dijadikan sebagai unsur sesuatu,” tutur Kallang Marzuki.(*)
