MAMUJU, RAKYATSULBAR.COM – Pengurus Bedeng Wilayah (PBW) Serikat DPN Perkasa Provinsi Sulawesi Barat sosialisasi Undang-undang Jasa Konstruksi tentang kewajiban tukang bersertifikat Lingkungan Sese Utara, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Mamuju, Sulbar dihadiri puluhan tukang. Senin (21/2/2022).
Wakil Ketua Maksum Dg Manassa mengatakan, ke depan, tukang tidak bisa lagi bekerja kalau tidak bersertifikat sesuai amanat UU No 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi.
Lanjut dijelaskan amanat UU lainnya, DPN Perkasa dalam menjalankan tugas sesuai dengan UU 11 tahun 2011 tentang Cipta Kerja, UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Selain itu ada Peraturan Pemerintah (PP) No 2 tahun 2020 peraturan pelaksanaan UU No. 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi, PP No. 14 tahun 2021 tentang perubahan atas PP No. 22 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan UU No. 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi, dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No : KEP. 16/MEN/2021 tentang tata cara pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
“Ada beberapa keuntungan tukang bersertifikat, pertama membuka peluang kerja yang luas. Misal ada proyek masuk disini (Sese) baik APBN atau APBD maupun swasta tidak bisa mempekerjakan tukang luar kalau disini ada tukang bersertifikat. Meski bawa tukang dari luar dibawa kita bisa kita sampaikan bahwa disini juga tukang bersertifikat, meski dia bawa tukang bersertifikat, apalagi kalau tidak bersertifikat,” jelas Maksum.
Kata Maksum, semua jenis proyek tidak hanya pemerintah tapi juga swasta, itu wajib mempekerjakan tukang bersertifikat, ada jaminan kesehatan dan upah yang layak serta wajib BPJS Ketenagakerjaan.
“Kami memfasilitasi agar masyarakat paham, sehingga tidak lagi dipermainkan oleh kontraktor. Kami memfasilitasi sertifikasi ini baik secara perseorangan maupun kelompok. Sehingga mendorong tukang lebih diperhatikan kesejahteraannya,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua PBW Serikat DPN Perkasa Sulbar, Muhammad Iswar Anwar menyampaikan, DPN Perkasa hadir di Sulbar menjadi wadah atau motor penggerak, bagaimana tukang itu handal, bersertifikat, ada yang menjamin, ada yang mengurusi.
“Jelas DPN hadir mengurusi semua urusan tukang, termasuk, umpama soal pendidikan anak tukang agar bisa mendapatkan pendidikan layak. Termasuk kebutuhan istri tukang jika ada yang mau bikin usaha, kita bantu memfasilitasi jika mau kredit,” ucapnya.
Iswar menjelaskan, saat semua tukang sudah bersertifikat, peluangnya lebih besar bekerja. Seperti tukang-tukang yang masuk di Sese tidak ada dari luar atau didatangkan dari luar.
“Memang tugas DPN Perkasa memfasilitasi tukang bisa bekerja dengan baik dengan jaminan yang layak. Jangan sampai ada pekerja disini (Sese) tukang dari luar yang dipakai, jangan sampai ada tukang yang gajinya ditunda padahal kerjanya sudah selesai,” ucapnya.
Iswar mengatakan, kantor DPN Perkasa berada di Jl Yos Sudarso Mamuju depan Anjungan Pantai Manakarra. Disana, menjadi tempat para tukang untuk berkonsultasi.
Salah satu tukang mempertanyakan, bagaimana jika kami sudah bersertifikat kemudian ingin bekerja diluar.
Tak hanya itu kata Iswar, DPN Perkasa akan mencarikan solusi, mencarikan lowongan kerja jika tidak ada kerjaan di wilayah sekitar tempat tinggal tukang. Ke depan akan banyak kebutuhan pekerja sehingga diutamakan tukang yang bersertifikat jika ada mencari tukang.
“Jika sudah terdaftar, maka menjadi bagian DPN Perkasa dan akan menjadi perjuangan kami,” pungkasnya.
Iswar menambahkan, DPN Perkasa tidak hanya urusan sertifikasi tapi juga monitoring, lakukan pengawasan terkait pekerjaan dan proyek, memastikan disitu ada tukang bersertifikat, jika tidak memiliki tukang bersertifikat bisa dapat sanksi dan dihentikan sementara melalui mekanisme yang ada.
(Iyu)
